Lambat Bangun Smelter, Freeport Bisa Dilarang Ekspor

Jakarta - PT Freeport Indonesia sangat lambat menentukan lokasi pembangunan smelter barunya. Padahal pemerintah sudah memberikan keringanan sehingga Freeport bisa ekspor lagi.

Seperti diketahui, dalam UU Mineral dan Batubara, tidak boleh ada lagi ekspor mineral mentah mulai 2014. Namun karena Freeport belum memiliki smelter, dan harus tetap ekspor agar hasil produksi bisa dijual, pemerintah memberikan kesempatan.

Pada Juli 2014 lalu, pemerintah dan Freeport membuat nota kesepahaman (MoU) yang salah satu isinya soal kesanggupan Freeport membangun smelter. Namun, ekspor berjalan, progres pembangunan smelter belum terlihat. Pemerintah melalui Menteri ESDM Sudirman Said kecewa. MoU akan berakhir 25 Januari 2015. Berarti Freeport kembali terancam dilarang ekspor.

Hari ini, Presiden Direktur Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin mengakui pihaknya lambat dalam mendorong pembangunan Freeport. Maroef mengatakan, Freeport sudah menunjuk lahan 60 hektar di Gresik, Jawa Timur untuk lokasi smelter. Apakah lantas pemerintah akan memberikan izin ekspor lagi?

"Kan begini, kalau sampai tanggal 25 Januari 2015 tidak ada progres pembangunan smelter ya kita harus hentikan izin ekspornya," ujar Sudirman Said ditemui di Ruang Badan Anggaran DPR, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2015).

Sudirman menyambut baik langkah Freeport yang segera menentukan lokasi smelter. Diakui Sudirman, dirinya mengingatkan Freeport ada komitmen yang harus dipenuhi, yang ada dalam MoU.

"Katanya akan MoU soal lokasi, itu nanti tergantung penjelasan mereka. Kita menghargai. Ini sebetulnya bukan soal ancam-mengancam, hanya mengingatkan ada komitmen yang mesti dipenuhi. Makanya saya minta Pak Dirjen Mineral dan Batu Bara, segera komunikasi dengan mereka, cari solusi, setiap keputusan bisnis pasti ada konsekuensinya," kata Sudirman.

(dnl/hen)