Menteri ESDM: Saya Tidak Suka, Freeport Ketika Ditekan Baru Merespons

Menteri ESDM: Saya Tidak Suka, Freeport Ketika Ditekan Baru Merespons

- detikFinance
Kamis, 22 Jan 2015 14:19 WIB
Menteri ESDM: Saya Tidak Suka, Freeport Ketika Ditekan Baru Merespons
Jakarta - Pemerintah dan PT Freeport Indonesia telah menandangani MoU (nota kesepahaman) pada Juli 2014. Salah satu kesepakatannya, perusahaan asal Amerika Serikat tersebut harus membangun smelter. Namun, menjelang berakhirnya MoU pada 24 Januari 2015, tidak ada progres pembangunan smelter.

Padahal, pemerintah telah memberikan Freeport izin ekspor setelah MoU ditandatangani. Freeport harusnya tidak bisa ekspor karena larangan dalam UU Minera dan Batu Bara pada 12 Januari 2014. Namun, pemerintah memberikan ruang pintu ekspor khusus mineral setengah jadi, seperti konsentrat tembaga, dengan syarat membayar bea keluar dan lainnya.

"Saya sejak duduk di Kementerian ESDM, ketika bertemu dengan Freeport sudah mengatakan, hey Mr. Freeport, dudukan manajemen mu di sini (Indonesia atau Freeport Indonesia) yang diberi otoritas penuh, supaya kita bisa berdialog terus, tanpa harus bolak-balik ke Amerika Serikat," ujar Sudirman ditemui di Ruang Badan Anggaran DPR, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2015).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sudirman berharap, Presiden Direktur Freeport Indonesia yang baru saat ini, yaitu Maroef Sjamsoeddin, memiliki komitmen. Seperti yang terjadi sekarang ini, Freeport sudah memberikan uang jaminan kesungguhan membangun smelter US$ 150 juta. Namun, hampir 6 bulan ini tidak ada progres sama sekali, terkait janji membangun smelter.

"Siapa pun orang yang ditunjuk itu, mudah-mudahan tidak ada sikap seperti itu lagi. Saya juga tidak suka, ketika baru ditekan baru merespons, ini urusan jangka panjang, semuanya butuh kepastian," katanya.

Sudirman mengakui, keberadaan Freeport sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Hal yang sama diakui Freeport, perusahaan ini masih ingin terus ada di Indonesia. Maka, Sudirman meminta Freeport memenuhi komitmennya.

"Pemerintah berkepentingan juga operasi Freeport tetap berjalan, karena di sana ada ribuan tenaga kerja, ada kontraktor yang bekerja, ada Pemda, sehingga harus ada solusi, Freeport harus penuhi komitmennya," tutupnya.

(rrd/dnl)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads