"Kilang TPPI ini sangat 'seksi', sangat penting untuk saat ini. Dengan fasilitas kilang ini, seandainya bisa dioperasikan Pertamina, maka tidak ada lagi produksi Premium 88," kata Direktur Pengolahan PT Pertamina (Persero) Rachmad Hardadi dalam Workshop Direktorat Pengolahan di Sentul, Bogor, akhir pekan lalu.
Rachmad mengatakan, Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi yang dipimpin Faisal Basri telah merekomendasikan agar Indonesia tidak lagi menggunakan bensin Premium. Saat ini di dunia sangat jarang dijual bensin RON 88, sehingga kalau ada itu harus dipesan khusus dan harganya mahal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rachmad menjelaskan, kebutuhan gasoline (Pertamax, Premium, dan Pertamina Dex) nasional saat ini mencapai 16 juta barel/bulan. Dari jumlah tersebut, hanya 6 juta barel/bulan yang bisa disediakan dari dalam negeri.
"Dari produksi 6 juta barel/bulan tersebut, 5,7 juta barel merupakan Premium RON 88. Sisanya 300.000 barel/bulan itu produksi RON 92 dan 95," ungkapnya.
"Bagaimana bisa mengubah 5,7 juta barel tersebut jadi Pertamax 92? Kalau dengan infrastruktur yang dimiliki Pertamina saat ini tidak bisa. Itu baru bisa dilakukan setelah program RDMP (Refinery Development Master Plan) kilang Pertamina selesai pada 2025," tambahnya.
Rachmad menambahkan, ada opsi lain yang sangat 'seksi' tadi yakni menggunakan fasilitas kilang TPPI. Apalagi kilang ini menganggur namun lengkap fasilitasnya. Dengan memanfaatkan kilang ini, maka seluruh produksi gasoline bisa menjadi RON 92 alias Pertamax.
"Kita ngomong seandainya ya. Kilang TPPI bisa dioperasikan Pertamina, maka 5,7 juta barel Premium tadi bisa diubah jadi Pertamax. Kita punya produksi nafta yang cukup banyak, sampai-sampai harus diekspor karena penampungannya tidak cukup. Dari produksi nafta saat ini, 55%-nya bisa diubah jadi Pertamax dengan fasilitas TPPI," jelasnya.
Dengan menggunakan kilang TPPI, demikian Rachmad, maka Pertamina bisa menghapus Premium dalam 5 bulan saja. Jauh lebih cepat dari instruksi pemerintah, yaitu maksimal 2 tahun.
"Tidak perlu menunggu 2 tahun atau 2025, 5 bulan pun kita siap produksi Pertamax seluruhnya. Tapi kalau tidak, 5,7 juta barel tadi mau diapakan?" tuturnya.
(rrd/hds)











































