Rapat Sempat Tegang, Anggota DPR 'Ribut' Soal Lokasi Smelter Freeport

Jakarta - Rapat kerja antara Komisi VII DPR-RI dengan jajaran Menteri ESDM sempat diwarnai suasana menegangkan di sesi terakhir rapat yang dimulai sejak pukul 19.00 WIB ini.

Para anggota DPR sempat adu mulut, mengenai perdebatan lokasi pembangunan pabrik permurnian mineral (smelter) Freeport, ada yang mendesak harus di Papua dan sebagian yang mendesak dibangun di luar Papua.

Suasana tegang ini berawal ketika membahas kesimpulan rapat, dalam draf awal komisi VII berbunyi mendesak menteri ESDM dalam proses renegosiasi kontrak dengan Freeport Indonesia untuk tetap berpegang pada kepentingan nasional yang ditujukan dengan pembangunan smelter

"Ini rakyat Papua sudah menunggu lama kenapa nggak dibangun di Papua saja, kita kunci di situ kita bulatkan bahwa pembanguan smelter di Papua," kata Tony Wardoyo dari fraksi PDIP dengan nada datar.

Namun permintaan ini langsung disambar oleh Totok Daryanto dari PAN. "Bangun smelter ini kan kewajiban yang tercancum dalam kontrak karya, ini kewajiban membangun smelter jangan diributkan di Papua atau di Gresik," tegas Totok.

Merasa aspirasinya dimentahkan, Tony langsung angkat bicara, bahkan menyampaikan pernyataan dengan dana tinggi dan tetap ngotot.

"Provinsi Papua ini adalah kawasan yang memperoleh dampak langsung dari tambang Freeport tolong lah pakai logika yang sehat," katanya dengan nada ngotot

Tak mau kalah, rekannya yang merupakan mantan politisi PDIP, yang kini di Gerindra, Ramson Siagian justru berpendapat lain.

"Kalau tujuannya smelter, saya pilih langsung pembahasan di smelter, soal smelter ini soal undang-undang, jadi jangan dipermasalahkan di mananya," tegas Ramson.

Mendengar itu, Dewi Yasin Limpo dari Hanura ikut terpancing angkat bicara

"Undang-undang kan sudah mewajibkan, kenapa kesimpulan kita seolah-seolah smelter ini tak wajib, kita hanya berkutat di Papua atau di Gresik saja, kenapa kita pusing soal di Papua," kata Dewi dengan tegas.

Namun rapat ini kembali cair gara-gara soal penulisan redaksional yang dianggap lucu. Para anggota DPR mencoba mencari padanan kata, soal kata Papua tetap masuk dalam redaksional, namun tak menghalangi rencana pembangun smeleter di Gresik, Jawa Timur.

"Komisi VII mendesak menteri ESDM untuk mendesak PT Freeport Indonesia membangun smelter dengan prioritas utama di Papua," demikian bunyi draft kesimpulan.

Namun hal ini mengundang tawa setelah anggota DPR dari Nasdem, Kurtubi mencoba meralat draft tersebut ,"Kok kata mendesak 2 kali, ini pemborosan," kata Kurtubi serius.

Pernyataan Kurtubi Lalu disambut oleh Ramson Siagian, "Kalau begitu kita ganti dengan meminta," kata Ramson.

Mendengar kawannya buka suara, Kurtubi langsung menjawab "DPR tak pernah memint-meminta kepada menteri," ujar Kurtubi yang disambut tawa para anggota DPR dan jajaran kementerian ESDM.

Akhirnya kesimpulan rapat disepakati bahwa Freeport yang penting membangun smelter di Indonesia, tanpa harus mempersoalkan di Papua atau di luar Papua. Lokasi Papau bisa dibangun smelter untuk tahap berikutnya. Sehingga hal ini mengakhiir perdebatan sekitar 1 jam, yang sempat ditunda 5 menit karena Menteri ESDM Sudirman Said pamit ke toilet.

Rapat kerja antara Menteri ESDM Sudirman Said dan Komisi VII DPR dihadiri oleh jajarannya, beserta BPH Migas, dan SKK Migas kompak menggunakan kemeja putih digulung seperti yang biasa dipakai Presiden Joko Widodo (Jokowi).

(hen/dnl)