Ada 22 Investor Berminat Bangun Kilang di RI Tapi Mundur, Kenapa?

Jakarta - Indonesia hanya memiliki 6 kilang minyak yang usianya sudah tua. Akibatnya, kilang menjadi tidak efisien sehingga biaya produksi Bahan Bakar Minyak (BBM) lebih mahal dibandingkan impor.

Pelaksana Tugas Direktur Hilir Kementerian ESDM Muhammad Riswan mengatakan, sebenarnya sejak berlakunya Undang-undang Migas No 22/2001, banyak investor yang berminat membangun kilang di Indonesia.

"Total tercatat yang berminat ada 22 investor, mereka mau bangun kilang ada yang di Aceh, Jawa, Kalimantan, sampai Papua. Tapi karena di UU Migas tidak ada pemberian insentif bagi pembangunan kilang, mulai satu per satu investor mudur," kata Riswan di acara Workshop Value Creation Refining Day 2015 di kantor pusat PT Pertamina (Persero), Jakarta, Kamis (29/1/2015).

Riswan mengatakan, setelah beberapa tahun kebutuhan akan kilang sangat mendesak. Pertamina sendiri pernah menggandeng 2 perusahaan asing yakni Saudi Aramco dan Kuwait Petroleum untuk membangun kilang di Indonesia.

"Namun investor ini meminta banyak sekali insentif yang akhirnya tidak bisa dikabulkan pemerintah. Akhirnya pada 2012-2013 pemerintah mencari jalan keluar untuk bangun kilang dengan biaya sendiri. Dianggarkan Rp 90 triliun untuk bangun kapasitas kilang 1 x 300.000 barel/hari. Tapi karena dananya yang sangat besar dikhawatirkan akan ganggu keuangan negara," ungkapnya.

"Saat ini pemerintah pakai cara terakhir yakni kerjasama pemerintah dan swasta (KPS). Melalui Pertamina, pemerintah menyediakan tanahnya. Ini sebagai salah satu insentif, dan ada beberapa insentif lainnya. Sebentar lagi akan ditender oleh Pertamina, kita lihat siapa investor yang dipilih. Semoga skema ini berhasil," sambungnya.

Pengamat energi ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menambahkan, negara lain bisa membangun kilang minyak karena pemerintahnya tidak hanya memperhitungkan dari sisi ekonomi tetapi juga ketahanan energi nasional.

"Bisa kita bayangkan kalau seminggu saja tidak ada BBM di negara sebesar ini. Sekarang 70% energi masih menggunakan BBM," kata Komaidi.

Ia membandingkan pembangunan kilang di Brasil, Thailand, dan Tiongkok. Pemerintah di sana memberikan insentif yang sangat bagus bagi investor yang ingin membangun kilang.

"Bahkan di Argentina uang bangun kilang nggak ada, tapi pemerintah Argentina perintahkan sidikasi perbankan untuk biayai kilang dan bunga pinjamannya ditanggung pemerintah. Mereka melihat kalau dihitung-hitung daripada mereka impor selama 15 tahun, bangun kilang yang keekonomiannya 15 tahun jauh lebih hemat," jelas Komaidi.

Direktur Pengolahan Pertamina Rachmad Hardadi menambahkan, kebutuhan BBM di Indonesia sangat tinggi. Namun untuk membangun kilang minyak baru tentu tidak sebentar dan butuh biaya yang besar.

"Kita gerak cepat dengan renovasi 5 kilang minyak kita, kapasitasnya yang saat ini hanya mampu olah minyak sekitar 800.000 barel/hari bisa meningkat jadi 1,6 juta barel/hari. Tapi ini baru selesai 5 tahun lagi, sementara kebutuhan BBM kita lagi naik tinggi," ucap Rachmad.

Ia mengatakan, pembangunan kilang memang sebuah keharusan bila Indonesia tidak ingin lagi tergantung dari BBM impor. Idealnya Indonesia membutuhkan 4 kilang minyak baru.

"Kami siap bila ditunjuk pemerintah membangun kilang minyak baru melalui kerja sama dengan investor. Saya rapat setiap hari, semuanya untuk mempersiapkan pembangunan kilang yang sebentar lagi dilelang yakni kilang di Bontang (Kalimantan Timur)," tutupnya.

(rrd/hds)