Menteri ESDM: Kita Tidak Ingin Ada Drama Kenaikan BBM

Jakarta - Komisi VII DPR mempersoalkan langkah pemerintah pimpinan Joko Widodo (Jokowi) menghapus subsidi bensin premium, dan menerapkan subsidi tetap Rp 1.000/liter pada solar.

Namun bagi pemerintah, hal tersebut dilakukan sebenarnya untuk mengurangi drama di masyarakat, setiap pemerintah menaikkan harga BBM (bahan bakar minyak).

"Kami ingin konsisten terhadap tujuan dihapusnya subsidi premium dan subsidi tetap solar. Salah satu tujuannya, karena kita tidak ingin ada drama kenaikan harga BBM setiap tahun. Sebelumnya, ketika pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM, gejolak terjadi di masyarakat, gelombang demo, kami tidak ingin itu terjadi," jelas Menteri ESDM Sudirman Said, dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2015).

Sudirman mengatakan, pemerintah ingin masyarakat terbiasa dengan naik-turunnya harga BBM sebenarnya. Sehingga, jika ada perubahan harga BBM di SPBU, masyarakat sudah terbiasa dan tidak ada gejolak lagi.

"Filosofis kami terkait subsidi, sebisa mungkin makin tahun subsidi pada produk itu (seperti BBM) dikurangi, dan dialihkan ke sektor-sektor yang lebih produktif, seperti menyediakan cold storage ke nelayan, memberi bantuan ke petani," ungkapnya.

Sudirman menegaskan, pemerintah tidak melanggar putusan Mahakamah Konstitusi (MK), terkait penetapan harga BBM yang dilakukan pemerintah saat ini Rp 6.600/liter untuk premium, dan Rp 6.400/liter untuk solar.

"Pemerintah tidak melanggar putusan MK, karena setiap dua minggu sekali atau sebulan sekali, pemerintah akan mengeluarkan atau menetapkan harga BBM yang berlaku di masyarakat. Pemerintah tidak membiarkan harga BBM berdasarkan mekanisme pasar," katanya.

Terkait pemberian margin usaha minimal 5%-10% bagi badan usaha yang menjual premium di wilayah Jawa, Bali, dan Madura, kata Sudirman, ini bertujuan agar Pertamina semakin kuat, efisien, dan transparan.

"Kita tahu di masa lalu, Pertamina selalu rugi mendistribusikan BBM PSO (subsidi), pemberian margin minimum ini untuk mendukung aset kita juga. Kita ingin Pertamina makin kuat, tapi makin efisien dan transparan, membuka ruang Pertamina untuk dapat uang lebih, supaya keuntungannya itu bisa ditabung dan digunakan untuk mendukung program pemerintah, seperti menambah cadangan BBM operasional yang saat ini hanya 18-20 hari saja, kita ingin lebih 30 hari, tapi ini butuh dana besar," tutupnya.

(rrd/dnl)