"Mekanisme tersebut memang usulan dari kami. Elpiji 3 kg ini adalah produk subsidi, jadi pemerintah harus dapat mengontrol distribusinya. Kalau tidak anggaran subsidi makin bengkak," papar Direktur Pemasaran PT Pertamina (Persero) Ahmad Bambang saat dihubungi, Kamis (5/2/2015).
Bambang mengatakan, sampai saat ini orang kaya atau pun miskin bisa bebas membeli Elpiji 3 kg. Padahal, Elpiji 3 kg ditujukan bagi masyarakat yang kurang mampu atau usaha kecil-menengah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Masalahnya, lanjut Bambang, perbedaan harga antara Elpiji 3 kg yang disubsidi dengan Elpiji yang tidak disubsidi sangat jauh. Harga Elpiji yang disubsidi adalah Rp 4.000/kg, sementara bila tanpa subsidi mencapai Rp 10.000-11.000/kg.
"Disparitas yang lebar ini mendorong orang kaya pakai 3 kg, dan muncul tindakan kriminal dengan mengoplos elpiji 3 kg ke kemasan elpiji non subsidi," ungkapnya.
Oleh karena itu, tambah Bambang, salah satu cara agar distribusi Elpiji 3 kg bisa dikendalikan adalah dengan sistem tertutup. Caranya dengan menunjukkan 'kartu sakti' Jokowi, seperti KIS.
"Gunakan saja KIS, kartu itu yang punya kan rakyat yang perlu dibantu negara. Yang punya kartu itu saja yang boleh beli. Masak orang kaya punya KIS?" jelasnya.
(rrd/hds)











































