Gubernur Papua Minta Jatah Lebih Besar dari Freeport

Jakarta - Pemerintah Daerah (Pemda) Papua menuntut hasil gali emas PT Freeport Indonesia lebih banyak dinikmati warga Papua. Menurut Pemerintah Provinsi Papua, kontribusi Freeport masih minim.

"Kami juga meminta, tapi ini masih dibicarakan dengan pemerintah pusat terkait royalti. Pembagian hasil dari Freeport harus sesuai undang-undang. Di mana daerah penghasil harus lebih besar. Intinya 80% hasil ke daerah, dan 20% baru ke pemerintah pusat," ujar Gubernur Papua Lukas Enembe ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (6/2/2015).

Lukas mengungkapkan, selama ini hasil 80% penerimaan royalti dari Freeport harus dibagi-bagi dengan daerah lainnya, di sekitar tambang emas Freeport di Papua.

"Tapi paling banyak didapat oleh Mimika sebesar 32%. Tapi daerah sekitar wilayah operasi masih merasa tidak adil, masih kecil dapatnya. Pemprov Papua saja hanya mendapat Rp 200 miliar per tahun. Itu yang salah satu yang dibicarakan dengan pemerintah pusat," ungkapnya.

Pasalnya, hampir 50 tahun Freeport di Papua, kemiskinan masih tinggi. Sehingga, Pemprov Papua meminta hasil yang lebih dari Freeport untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Papua.

"Ketertinggalan dan kemiskinan di Papua luar biasa, di depan mata kita. Kemiskinan di Papua hari ini mencapai 31%, kita ingin dalam 2 tahun kemiskinannya turun jadi 27%," tutupnya.

(rrd/dnl)