Subsidi Bahan Bakar Nabati Jadi 'Hantu' Badan Anggaran DPR

Jakarta - Komisi VII DPR dan Menteri ESDM telah melakukan rapat maraton membahas subsidi Bahan Bakar Nabati (BBN) selama 2 hari berturut-turut. Akhirnya disepakati subsidi BBN pada 2015 sebesar Rp 3.000-4.000/liter.

Namun ketika memasuki Badan Anggaran DPR, kesepakatan itu hilang bak hantu. Bukan ditolak, tapi sama sekali tidak dibahas.

Kondisi ini membuat Kementerian ESDM dan sebagian anggota Komisi VII DPR kebingungan. Mengapa kesepakatan tersebut tidak dibahas sama sekali di Banggar?

"Kita perlu pertimbangkan lagi wakil-wakil kita (Komisi VII) yang ada di Badan Anggaran. Bagaimana bisa kesepakatan ini sama sekali tidak dibahas di Banggar?" tegas Anggota Komisi VII Fraksi PKB, Agus Sulistyono, dalam rapat kerja dengan Menteri ESDM, Selasa (10/2/2015).

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana yang hadir dalam rapat Banggar saat itu mengungkapkan, pemerintah sama sekali tidak mengerti mengapa Banggar tidak membahas subsidi BBN. Padahal sudah ada kesepakatan subsidi bioethanol Rp 3.000/liter dan biodiesel Rp 4.000/liter.

"Mohon maaf, dari wakil Komisi VII yang hadir di Banggar saat itu hanya ada satu. Beliau juga tidak menanyakan mengapa BBN tidak dibahas di Banggar," ucap Rida.

Anggota Komisi VII lainnya dari Fraksi Gerinda Ramson Siagian mengakui ini memang kesalahan. Tapi kesalahan ini tidak hanya salah dari DPR saja, tapi pasti dari pemerintah juga.

"Kenapa pemerintah juga tidak mengingatkan? Padahal kita di Komisi VII sudah rapat penuh selama 2 hari untuk setujui subsidi BBN ini," tegasnya.

(rrd/hds)