DPR Setuju Anggaran ESDM Rp 14,9 Triliun, Juga Proyek SPBG Hingga Pipa Gas

Jakarta - Komisi VII DPR-RI menyetujui usulan anggaran Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) di 2015 sebesar Rp 14,916 triliun. DPR juga menyetujui usulan proyek-proyek multiyears kementerian ESDM 2015-2017.

"Komisi VII DPR menyetujui usulan anggaran Kementerian ESDM yang akan dituangkan dalam APBN Perubahan 2015 sebesar Rp 14,916 triliun. Namun, detil rincian anggarannya akan didetilkan kembali dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan eselon I Kementerian ESDM," kata Pimpinan Rapat Komisi VII DPR, Mulyadi saat rapat kerja dengan Menteri ESDM, Selasa (10/2/2015).

Dalam kesimpulan rapat, Komisi VII juga menyetujui dan mendukung usulan proyek-proyek infrastruktur Kementerian ESDM, dalam tahun jamak 2015-2017. "Walaupun nilai proyeknya akan dibicarakan lebih lanjut oleh pemerintah," kata Mulyadi.

Untuk 2015, proyek infrastruktur yang sifatnya multiyears, yang diajukan Kementerian ESDM. Total proyek-proyek multiyears dianggarkan pada 2015 sebesar Rp 513,37 miliar, antara lain:

• Konstruksi 4 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), 2 bengkel pencontohan, dan 1.000 unit konverter kit, untuk pembangunan infrastruktur sarana dan bahan bakar gas untuk tranportasi Rp 246 miliar.
• Peningkatan kapasitas penyimpanan BBM di wilayah timur Indonesia pada 2015 disiapkan dana Rp 10,6 miliar.
• Pembangunan infrastruktur pipa gas 20 inchi Trans Jawa (Semarang - Cirebon- Balongan) pada 2015 disiapkan Rp 112,5 miliar.
• Pembangunan infrastruktur pipa gas 12 inchi Balikpapan-Samarinda sepanjang 130 km, pada 2015 dianggarkan dana Rp 29,25 miliar
• Fasilitas Floating Storage unit dan regasifikasi untuk konversi BBM ke BBG pembangkit listrik, pada 2015 dianggarkan Rp 35 miliar.
• Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga, pada 2015 dianggarkan Rp 55 miliar.
• Pembangunan Tangki elpiji 2 x 1.000 MT di 3 lokasi yakni Jayapura, Wayame, dan Bima, 2015 dianggarkan dana Rp 25 miliar.

"Besaran anggaran pastinya masih akan dibicarakan kembali dengan Menteri Keuangan. Kementerian ESDM mengawalinya dengan menyampaikannya kepada Komisi VII DPR, sehingga mendapatkan dukungan dan persetujuan," kata Menteri ESDM Sudirman Said.

(rrd/hen)