Dikritik Ahok Soal Listrik Pluit, Ini Ragam 'Perlawanan' PLN

Dikritik Ahok Soal Listrik Pluit, Ini Ragam 'Perlawanan' PLN

- detikFinance
Kamis, 12 Feb 2015 13:30 WIB
Dikritik Ahok Soal Listrik Pluit, Ini Ragam Perlawanan PLN
Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) masih berang karena tindakan PT PLN yang mematikan listrik yang biasa memasok ke pompa di Waduk Pluit. Dampaknya, pompa tak beroperasi sehingga banjir di Jakarta Utara tak bisa dihindari, Senin lalu.

Banjir di Jakarta Utara, kemudian meluas hingga ke wilayah Ring-I Ibu Kota, antara lain halaman Istana Negara, Jakarta Pusat.

Buntut dari kemarahan Ahok, pihak PT PLN mencoba menjelaskan, soal alasan memutuskan aliran listrik di kawasan Waduk Pluit.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bahkan PLN Jakarta dan Tangerang menggelar jumpa pers mendadak Rabu (11/2/2015) malam, untuk menjelaskan lebih detil, alasan PLN memutuskan aliran listrik di Waduk Pluit.

Berikut ini rangkuman detikFinance soal sikap PLN terhadap peristiwa tersebut, Kamis (12/2/2015)

1. Pembelaan Bos PLN

Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan, gardu distribusi listrik di Pluit dimatikan karena jaringan listrik berada di kawasan banjir. Untuk memindahkan aliran listrik ke jalur aman, listrik dipadamkan selama 2 jam.

Dalam pembelaannya, Sofyan mencoba merangkai logika berpikir soal peristiwa tersebut. Ia menegaskan banjir lah yang menyebabkan listrik mati, bukan sebaliknya.

"Tapi yang pasti, banjir bukan disebabkan listrik mati. Ya kan. Nggak. Listrik gardunya pada mati karena banjir," tegas Sofyan di Istana kemarin.

2. PLN Klaim Sesuai Prosedur

PT PLN memastikan langkah memadamkan listrik saat banjir termasuk di kawasan Pluit khususnya aliran listrik ke pompa-pompa waduk sudah sesuai dengan prosedur kerja PLN, yang mengutamakan keselamatan publik.

GM PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Haryanto WS mencoba merunutkan kronologis peristiwa tersebut. PLN menerima laporan banjir dari masyarakat pada Senin 9 Februari 2015 pukul 11.38 WIB.

Sesuai prosedur, setelah laporan itu, petugas PLN mematikan penyulang cakalang dari gardu induk (GI) Muara Karang.

"Maka sesuai SOP (standard operating procedure) dan keselamatan umum dengan cepat kami memutuskan listrik di sini," tegas Haryanto.

3. Utamakan Keselamatan

Pihak PLN tetap menegaskan, prosedur pemadaman listrik di wilayah Waduk Pluit sudah benar. Hal ini bisa dilihat dari tidak adanya korban jiwa, akibat tersengat arus listrik di wilayah sekitar Waduk Pluit.

Mereka mengedepankan keselamatan warga, dengan memilih memadamkan listrik, meski risikonya pompa penyedot banjir di Waduk Pluit tak teraliri listrik.

GM PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Haryanto WS mengakui, akibat pemadaman itu, 2 gardu PLN, yaitu B.430 dan MB.57 yang memasok listrik 10 pompa air di Waduk Pluit otomatis mati. Sehingga, kegiatan pompa air dari Waduk Pluit ke laut menjadi terhambat.

"Memang ada trade off dan juga ada kepentingan pelanggan. Pak Gubernur bilang listriknya jangan dimatikan, ya itu kepentingan pelanggan kan. Apakah dengan 2 jam setelah itu banjir, ya saya bukan ahli meteorologi," katanya.

4. Setop Polemik dengan Ahok

Pihak PLN memilih menawarkan solusi ke Pemprov DKI Jakarta, sehingga pemadaman listrik Waduk Pluit tidak terjadi lagi yang menyebabkan pompa penyedot banjir tak beroperasi. Mereka tak mau berpolemik soal kasus ini.

Manajer Bidang Komunikasi, Hukum, dan Administrasi PLN Distribusi Jakarta dan Tangerang, Koesdianto mengatakan, ada dua solusi untuk menghindari pemadaman listrik di Waduk Pluit. Pertama, PLN dizinkan mendirikan kabel listrik udara, dan Pemprov menyiapkan pompa air yang cukup sesuai kebutuhan.

Ia mengungkapkan, dua hari lalu pemadaman listrik di wilayah Pluit harus dilakukan, pasalnya rumah warga sudah terendam.

"Kalau rumah sudah terendam, sangat berbahaya ada stop kontak yang kerendam dan listrik masih menyala itu sangat bahaya, dan PLN tidak mau ambil risiko," katanya.
Halaman 2 dari 5
(rrd/hen)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads