Badan Energi Internasional Puji Langkah Jokowi Hapus Subsidi Bensin Premium

Jakarta - International Energy Agency (IEA) mengapresiasi pemerintahan Indonesia yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pemerintah dipuji karena upaya serius mengalihkan subsidi Bahan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke belanja yang lebih produktif, seperti pembangunan infrastruktur.

"Indonesia, walau bukan anggota IEA, tetapi mendapat perhatian khusus karena jumlah penduduknya yang banyak, ekonominya terus tumbuh, sementara anggaran subsidi BBM terlalu besar," ujar Direktur Eksekutif IEA) Maria van der Hoeven di acara peluncuran buku 'The 2015 In-Depth Review of Indonesia's Energy Policies' di Hotel Mandarin, Jakarta, Selasa (17/2/2015).

Van der Hoeven mengatakan, IEA mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia yang berani mengambil kebijakan memangkas subsidi BBM. "Pengurangan subsidi BBM ini sangat baik, sesuai dengan rekomendasi IEA selama ini," ucapnya.

Seperti diketahui, pemerintah sudah tidak lagi memberikan subsidi pada bensin Premium sementara Solar diberi subsidi Rp 1.000/liter. Ini menyebabkan anggaran infrastruktur melonjak menjadi Rp 290 triliun, rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Tidak hanya itu, IEA juga mengapresiasi langkah pemerintah membuat pelayanan satu pintu di sektor kelistrikan. Ke depan, IEA berharap perizinan terpadu ini juga berlaku di bidang lain seperti pertambangan dan migas.

"Indonesia menargetkan pembangunan pembangkit listrik sebanyak 35.000 MW (megawatt). Kami berharap pelayanan satu pintu tidak hanya di sektor kelistrikan, melainkan di sektor minyak dan gas serta pertambangan," ucap van der Hoeven.

Terkait peluncuran buku 'The 2015 In-Depth Review of Indonesia's Energy Policies', buku tersebut merupakan yang ke-2. Sebelumnya, buku pertama diluncurkan pada 2008.

"Dalam review ke-2 ini terkait kebijakan energi di luar negara-negara anggota IEA. Pada 2015, IEA menemukan bahwa subsidi energi di Indonesia menjadi tantangan utama untuk mengembangkan sektor energi. Hal ini sejalan dengan Kebijakan Energi Nasional, di mana target penggunaan energi terbarukan 23% pada tahun 2025," tutur van der Hoeven.

IEA adalah organisasi antar pemerintah yang didirikan pada 1974 oleh negara–negara anggota OrganiZation for Economic Cooperation and Development (OECD). IEA beranggotakan 29 negara.

Menteri ESDM Sudirman Said menambahkan, selain memberi apresiasi atas langkah pemerintah terkait kebijakan subsidi BBM, IEA juga memberikan 5 rekomendasi kepada Indonesia.

"Pertama, perbaikan institusi dan kebijakan di bidang energi, terutama dalam memperkuat landasan hukum pembangunan sektor energi ke depan. Kedua, pembangunan infrastruktur energi seperti kemampuan kilang, pipa gas, dan pembangkit listrik. Ketiga, mendorong energy mix mengganti energi fosil ke energi baru terbarukan," kata Sudirman.

"Keempat, mendorong Domestic Market Obligation (DMO) khususnya gas, di mana saat ini sebagian besar gas kita masih diekspor. Tentunya bagaimana caranya bisa dimanfaatkan sebesar mungkin di dalam negeri. Rekomendasi kelima, layanan satu atap dalam penerbitan perizinan. Sebagian besar saran IEA sudah dilakukan pemerintah, ke depannya saran-saran ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan di sektor energi," jelas Sudirman.

(rrd/hds)