Pimpin ESDM 4 Bulan, Ini Usaha Sudirman Said Kembalikan Kepercayaan Publik

Jakarta - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mendapat sorotan tajam dari masyarakat, setelah sejumlah pejabatnya tersangkut kasus hukum. Sudirman Said berjanji mengembalikan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan ini.

"Saya baru 4 bulan dari 60 bulan, artinya kalau main bola baru 90 menit. Tapi, banyak langkah-langkah yang kami ambil, agar publik atau masyarakat kembali percaya terhadap Kementerian ESDM," ujar Menteri ESDM Sudirman Said ketika berbincang dengan wartawan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan 18, Jumat (20/2/2015).

Sudirman mengungkapkan, langkah awal yang diambilnya, mulai dari melakukan penyegaran jajaran pejabat ESDM, merotasi pejabat, hingga menganggurkan beberapa pejabat (non-job).

"Di awal-awal kami juga membentuk Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas bumi, untuk memberikan berbagai kajian dan rekomendasi dan sudah ada yang dijalankan, dan muaranya pada revisi undang-undang migas nomor 22 tahun 2001," kata Sudirman.

Kemudian, kata Sudirman, ia membentuk Unit Pengendali Kinerja ESDM yang dipimpin mantan Deputi SKK Migas Widyawan Prawiratmadja. Salah satu tugasnya adalah mengkaji blok-blok migas yang akan habis kontraknya, dan selanjutnya segera diputuskan status kontraknya.

"Saat ini sudah beberapa blok yang habis kontraknya sudah diputuskan, atau sudah ada kepastian, mulai dari Blok Kampar, Blok Pase, Blok ONWJ, dan Blok Gebang. Dalam waktu dekat yang juga ditunggu-tunggu adalah keputusan Blok Mahakam yang dikelola Total E&P Indonesia. Ini sedang dalam finalisasi, menunggu proposal dari Pertamina kemudian minggu ini dibahas dengan SKK Migas dan Kementerian terkait," ungkapnya.

Di sektor migas, sudah ada 41 perusahaan migas yang kontraknya diakhiri oleh pemerintah, karena tidak memenuhi komitmen.

"Jadi 41 perusahaan ini masih eksplorasi. Kita tahu investasi di eksplorasi migas ini penuh risiko dan padat modal, tapi karena tidak memenuhi komitmen sesuai kontrak, kita putus," ujarnya.

Sudirman mengatakan, dirinya juga melakukan berbagai forum pimpinan yang berisi para pemangku keputusan, baik di sektor migas, batu bara, listrik, dan energi baru terbarukan.

"Leaders forum ini menyelesaikan berbagai masalah yang sudah lama tidak terselesaikan, mulai dari alokasi gas yang bertahun-tahun buntu, izin-izin pembangkit listrik dan pengadaan barang yang berlarut-larut dipangkas dan dikeluarkan aturan, sehingga memudahkan BUMN dan swasta untuk investasi dan manfaatnya dirasakan sebesar-besarnya untuk rakyat," ungkapnya.

Ia mencontohkan, di sektor listrik pada program 35.000 mega watt (MW), pemerintah telah membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), termasuk di dalamnya pengurusan izin pembangkit dan sebagainya. Di Direktorat Jenderal Minerba juga telah ada penyederhanaan izin dari 53 izin menjadi 18 izin.

Terkait anggaran Kementerian ESDM yang disetujui di APBN bersama Komisi VII DPR, sebagian besar juga untuk pembangunan infrastruktur. Apalagi tahun ini ESDM mendapat tambahan Rp 4,9 triliun, yang semuanya untuk pembangunan infrastruktur.

"Total anggaran Kementerian ESDM sekitar Rp 15 triliun, di mana Rp 10 triliun untuk pembangunan infrastruktur, Rp 5 triliun untuk belanja pegawai," katanya.

Sudirman mengakui, sektor ESDM merupakan sektor yang sangat penting dan harus diurus dengan benar. Pasalnya, di sektor ini tahun lalu berkaitan dengan investasi di sektor migas Rp 388 triliun, penerimaan negara di ESDM Rp 363 triliun, ada 332 kontraktor kontrak kerjasama. Ada 10.000-an perusahaan tambang, walau 3.000-an belum clear and clean (CnC), namun investasinya tahun lalu mencapai Rp 28 triliun.

"Banyak pekerjaan yang belum selesai, sektor ini penuh tantangan, ini langkah-langkah kami agar publik memberikan kepercayaannya kembali ke kementerian ini," tutupnya.

(rrd/dnl)