"Freeport itu hanya menambang sekitar 10.000 hektar di sana, hanya 0,02% dari luas Papua secara keseluruhan. Papua itu luasnya tiga kali dari Pulau Jawa," kata Ketua Tim Pengkajian Pembangunan Smelter Nasional, Said Didu, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (20/2/2015).
"Tapi seakan-akan Papua begitu bergantung pada Freeport," tambah Said.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Perusahaan tambang seperti Freeport di Papua Nugini banyak sekali, tapi di Papua hanya satu saja," ujarnya.
Said mengatakan, hal ini terjadi karena selama ini keputusan-keputusan terkait Freeport selalu dibawa ke ranah politik, sehingga persoalan terkait kepastian operasi, investasi dan lainnya tidak memberikan kepastian.
"Agar muncul perusahaan sekelas Freeport yang baru, pemerintah tidak akan membawa keputusan-keputusan di sektor pertambangan bahkan yang menyangkut Freeport sekali pun, atas pertimbangan politik, semua harus berdasarkan pertimbangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," tutup Said.
(rrd/dnl)











































