Setiap Keputusan Migas, 80% Karena Alasan Politik

- detikFinance
Rabu, 25 Feb 2015 20:22 WIB
Foto: Reuters
Jakarta - Sektor minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia dianggap dikuasasi mafia migas, entah benar apa tidak. Namun diakui, selama ini setiap keputusan apa pun di migas sebagian besar diambil berdasarkan pertimbangan politik.

Hal tersebut terungkap dalam diskusi bedah buku 'Migas The Untold Story' yang ditulis oleh AM Putut Prabantoro, yang diadakan di Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta, Rabu (25/2/2015).

Penulis buku tersebut, merupakan Mantan Penasehat Ahli Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (BP Migas) R Priyono. Dalam acara tersebut Priyono hadir, dan merupakan salah satu narasumber dalam isi buku tersebut.

Priyono mengakui, ketika dirinya menjabat sebagai Kepala BP Migas sebelum lembaga ini dibubarkan 13 November 2012, setiap keputusan di sektor migas, 80% didasarkan atas dasar politik. Sisanya baru hanya berdasarkan keputusan bisnis.

"Sektor migas ini tidak bisa lepas dari unsur politik, bahkan sebagian besar keputusannya atau hampir 80% berdasarkan pada keputusan politik, sisanya 20% baru berdasarkan bisnis," ungkapnya.

Namun, Priyono tidak mencontohkan salah satu kasus keputusan yang diambil atas dasar pertimbangan politik, saat dirinya menjabat Kepala BP Migas. Priyono mengakui, karena keputusan sebagian besar atas dasar politik, maka tidak mengherankan sektor migas erat dengan tudingan adanya mafia.

"Tapi seperti saat ini saja, harga minyak yang turun drastis US$ 50 per barel, semua karena ada permainan mafia, ada yang mengatakan dengan harga minyak seperti saat ini bayak proyek migas yang tutup, karena tidak menguntungkan. Ini bukan hanya perperangan antara Amerika Serikat versus Rusia semata," katanya.

"Ada pihak yang tidak ingin Afrika berkembang, karena saat ini cadangan minyak di Afrika juga sangat besar. Dengan harga minyak seperti ini proyek migas di Afrika banyak yang tutup," ujarnya.

Terkait isi buku ini sendiri, penulisnya lebih banyak menceritakan sisi BP Migas yang dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), karena posisi BP Migas dianggap melanggar aturan Undang-Undang Dasar 1945.

"Selama ini apakah kita berdaulat energi? Apakah dulu saat BP Migas ada, kita kehilangan kedaulatan energi? Memang sampai saat ini kita bisa dibilang tidak berdaulat energi? Kita tidak punya sama sekali cadangan energi," kata Putut.

Namun, jika mengacu pada hasil survei Wood Mackenzie, pada 2005 Indonesia berada di peringkat 24 dari sekian ratus negara yang paling banyak menyerap manfaat dari pengelolaan migas. Kemudian pada 2012 meningkat lagi menjadi peringkat 5.

"Saat itu semua pengelolaan dilakukan BP Migas, jadi mananya yang membuat Indonesia liberal. Bahkan saat BP Migas ada perusahaan asing susah sekali masuk ke Indonesia. Tapi, justru fakta-fakta seperti inilah yang tidak muncul dalam keputusan MK sehingga menganggap BP Migas bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 dan membubarkannya," ungkap Putut.

Priyono sendiri mengakui hal tersebut, bahkan kontrak bagi hasil dengan perusahaan (KKKS), merupakan paling tipis di dunia, jauh di bandingkan kontrak-kontrak migas di negara lain yang tebal.

"Kita tipis sekali kontraknya, tapi walau tipis, kita bisa memaksa perusahaan migas termasuk yang asing, tunduk pada aturan-aturan pemerintah Indonesia. Tapi sekali ini banyak yang tidak dilihat orang, justru jeleknya, pemborosan anggaran, sarang mafia. Nyatanya seperti Pak Rudi Rubiandini ditangkap KPK, sesudah BP Migas dibubarkan, dan SKK Migas pengganti BP Migas, berada di bawah kewenangan ESDM," tutupnya.

(rrd/dnl)