Bos Total: Blok Mahakam Milik Pemerintah Indonesia

Jakarta -

Sejak mengelola Blok Mahakam, di Kalimantan Timur 1969 atau hampir 50 tahun lalu, PT Total E&P Indonesie asal Prancis menegaskan dirinya hanya pengelola. Sumur gas terbesar tersebut tetap milik pemerintah Indonesia.

"Dari dulu sampai sekarang, kita hanya operator saja, tidak ada yang dimiliki Total. Blok Mahakam sepenuhnya milik pemerintah Indonesia," ucap President and General Manager PT Total E&P Indonesie, Hardy Pramono, ditemui di kantornya, Gedung World Trade Center II, Sudirman, Jakarta, Kamis (5/3/2015).

Terkait status di Blok Mahakam pasca berakhirnya kontrak 2017, Total menyerahkan semua keputusan kepada pemerintah. Bahkan pemerintah akan mempercepat keputusan, terkait blok yang sampai saat ini menghasilkan gas bumi terbesar di Indonesia, sebesar 1.700 juta kaki kubik per hari (mmscfd) dan juga memproduksi minyak sebanyak 69.000 barel per hari.

"Kita akan pahami semua keputusan pemerintah," ujarnya.

Melihat kondisi terus turunnya produksi gas bumi di Blok Mahakam sejak 2000, Total E&P sudah melakukan berbagai upaya dengan menggelontorkan miliaran dolar, agar produksi gas bumi nasional tidak turun.

"Bagaimana caranya agar success story di Blok Mahakam ini tetap terus dilanjutkan, walaupun operatornya bukan Total lagi," katanya.,

Hardy mengungkapkan, akan sangat berisiko bila operator suatu blok migas langsung berganti. Tidak hanya di Blok Mahakam, tapi semua blok migas yang beroperasi. Pasalnya, teknologi yang digunakan dalam setiap pengelolaan blok migas pada sumur-sumur migas berbeda-beda.

"Andaikata operator langsung ganti, kami khawatir produksi langsung turun signifikan. Itu yang kita tidak mau, karena negara akan merugi karena produksi migas nasional turun," katanya.

Hardy mengatakan, ada cara yang selama ini lazim dilakukan, termasuk Total ketika menangani suatu blok migas di Thailand. Ketika blok migas yang dikelola Total habis kontraknya, pemerintah Thailand tidak langsung menggantikan Total dengan BUMN-nya, yakni PTT Thailand.

"Ada masa transisi sekitar 5 tahun, pegawai PTT Thailand masuk bersama-sama mengoperasian blok tersebut, agar ada transfer pengetahuan dan teknologi yang digunakan pada blok tersebut, sampai masa transisi berakhir selesai, baru kita cabut," ucapnya.

Hal tersebut, kata Hardy, ingin juga diterapkan ke Blok Mahakam. Total sudah menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah, selanjutnya keputusan ada di tangan pemerintah Indonesia.

"Kami menuruti apapun keputusan pemerintah. Yang penting negara untung, rakyat kita tercinta ini bisa merasakan hasil dari Blok Mahakam," tutupnya.

Seperti diketahui, Pertamina sudah mengajukan proposal pengelolaan Blok Mahakam ke Pemerintah. Dalam proposal tersebut, Pertamina ingin mengelola 100% Blok Mahakam. Tapi tentunya setelah dipotong 10% sebagai keterlibatan dari Pemerintah Daerah Kalimantan Timur termasuk Pemkab Kutai Kartanegara.

(rrd/dnl)