Ini Sikap Pertamina Soal Proyek Pelabuhan Cilamaya

Jakarta - Pihak PT Pertamina (Persero) menyampaikan beberapa sikapnya soal rencana Proyek Pelabuhan Cilamaya. Proyek ini memang bakal bersinggungan dengan fasilitas minyak dan gas (migas) Pertamina di Cilamaya, Karawang, Jawa Barat.

Berikut ini sikap resmi dari PT Pertamina, yang diterima detikFinance, Jumat (6/3/2015), antara lain:

Pertamina telah menyampaikan hal-hal yang menjadi perhatian perusahaan, utamanya terkait dengan aspek keselamatan yang sama sekali tidak bisa ditawar dalam industri migas.

Selain itu, terdapat konsekuensi atas kepentingan nasional yang timbul apabila rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya tetap dilanjutkan; seperti:

• Kehilangan potensi penerimaan APBN dari Blok ONWJ (Offshore North West Java) yang memproduksi minyak 40.000 bopd (barel per hari) dan gas 200.000 mmscfd. Jika melihat prospek ke depan, di mana cadangan migas di wilayah tersebut masih 750 juta barel setara minyak yang apabila patokan harga minyak mentahnya rata-rata US$ 60 per barel saja nilainya setara dengan US$ 45 miliar.
• Terhentinya pasokan gas untuk listrik PLTGU Muara Karang dan PLTGU Tanjung Priok, yang sebagiannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan 1/3 wilayah DKI Jakarta.
• Terhentinya pasokan gas untuk industri-industri yang selama ini telah berkontrak jual beli dengan Pertamina Hulu Energi ONWJ.
• Terhentinya pasokan gas untuk Kilang Balongan yang mengancam ketersediaan BBM dan elpiji bagi masyarakat.
• Terancamnya sektor pertanian, akibat terhentinya pasokan gas untuk Pupuk Kujang, dan secara khusus sektor pertanian dan perikanan di wilayah Cilamaya akan terganggu akibat peralihan fungsi lahan pertanian dan juga wilayah pesisir.

Terkait informasi dari sebuah acara diskusi yang menyebutkan bahwa Pertamina mencurigai kepentingan Jepang berada di balik rencana pelabuhan Cilamaya, pihak Pertamina mengklarifikasi soal konteksnya dalam diskusi tersebut pihak Pertamina dalam posisi bertanya apakah memang ada kepentingan Jepang di Pelabuhan Cilamaya.

Pada saat diskusi tersebut terdapat pemaparan narasumber (narsum) dari Kementerian Perhubungan yang menyampaikan dengan gambar adanya area "yard" untuk penampungan mobil-mobil dalam rencana Pelabuhan Cilamaya.

Pada saat itu, pihak Pertamina meminta agar narsum Kementerian Perhubungan menyampaikan secara terbuka dalam forum diskusi soal alasan pemerintah tetap ingin melanjutkan proyek Pelabuhan Cilamaya.

Padahal ada konsekuensi-konsekuensi yang merugikan bagi kepentingan nasional Indonesia sendiri, yang saat ini justru sedang memerlukan tambahan pasokan untuk ketahanan energi. Namun sampai diskusi selesai, narsum dari Kementerian Perhubungan belum menjawab pertanyaan tersebut secara jelas dan terbuka.

Termasuk juga pertanyaan yang belum terjawab dari salah satu pembahas adalah mengapa feasibility study di Cilamaya dilaksanakan pada tahun 2010-2011, sedangkan tata ruang wilayah tersebut baru terbit pada tahun 2013, di mana dalam prosesnya, pihak Pertamina merasa tidak dilibatkan dan baru mengetahui belakangan.

Bagi Petamina, hal ini sangat penting agar transparansi atau keterbukaan kepada publik karena yang akan terkena dampak proyek pelabuhan Cilamaya ini adalah kepentingan nasional.

Menurut pihak Pertamina, Blok migas ONWJ telah berproduksi dan berkontribusi nyata bagi Negara sejak 1971 dan masih akan terus memberikan kontribusi bagi begara untuk 25 tahun ke depan. Sehingga mereka berharap perlu dipertahankan keberlangsungan operasinya di Cilamaya.

(hen/ang)