.webp)
Pagi ini, Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir, mengunjungi lokasi proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah berkapasitas 2 x 1.000 megawatt (MW). Sofyan menjanjikan ganti untung bagi masyarakat yang terkena pembebasan lahan proyek PLTU.
Meski baru 2 bulan menjabat Dirut PLN, Sofyan mengatakan, PLTU Batang ini menjadi proyek penting untuk menjaga ketersediaan listrik di dalam negeri.
"Saya Sofyan Basir, atas nama negara sebagai Dirut PLN, mengumumkan ke Bapak Ibu sekalian, bahwa proyek ini adalah proyek negara yang benar-benar untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas lebih banyak. Bukan demi kepentingan sepihak saja. Betapa strategisnya pembangkit ini untuk masyarakat yang lebih luas dan lebih banyak," tutur Sofyan dalam pertemuan dengan sejumlah warga di kantor lurah Karanggeneng, Batang, Jumat (13/3/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sofyan mengatakan, kepada warga yang belum mau membebaskan lahannya, akan diberikan ganti untung, bukan ganti rugi. Besaran kapasitas PLTU ini, membuat PLTU Batang akan menjadi yang terbesar di ASEAN.
"Kalau istilah kami dulu ganti rugi. Kalau sekarang mudah-mudahan tidak rugi. Dengan penggantian ini, kalau tadinya Bapak punya lahan 1.000 meter, Bapak-bapak bisa beli 3.000-4.000 meter. Ini bukan ganti rugi, tapi kompensasi untuk lebih mengangkat harkat martabat kehidupan. Negara bertanggung jawab, negara tidak akan membuat rakyatnya lebih menderita," papar Sofyan.
Seperti diketahui, ada 8 hektar lahan yang masih belum bebas sehingga membuat pembangkit listrik yang akan menghasilkan listrik berkapasitas 2 x 1.000 megawatt (MW) ini belum bisa dimulai pengerjaan fisiknya. Dari perencanaan awal, total luas lahan yang diperlukan mencapai kurang lebih 220 hektar yang melingkupi 3 desa yakni Ujungnegoro, Karanggeneng dan Ponowareng.
Mantan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) ini mengatakan, proyek PLTU Batang dibutuhkan jutaan masyarakat di Indonesia. "Semoga Bapak-bapak mendapat amal. Di lain pihak, Bapak bisa dapat lahan 2-3 kali lipat dengan uang penggantian itu," jelasnya.
Sofyan meminta kepada warga untuk tidak mendengar hasutan negatif soal proyek ini. "Mereka kadang-kadang adalah oknum yang menumpang supaya mereka mendapat keuntungan sepihak baik dari Bapak-bapak atau pun dari negara," ujar Sofyan.
Ada pun, kontraktor proyek ini adalah PT Bimasena Power Indonesia. Namun, ujar Sofyan, PLTU tersebut tetap menjadi barang milik negara,.
"Ini bukan untuk keuntungan PT, mereka hanya membangun, memelihara dan memperbaiki. Selebihnya dikembalikan ke negara. Ini janji saya sebagai orang Islam bahwa ini bukan kepentingan PT, ini kepentingan negara," kata Sofyan.
(dnl/hen)
