Harga Lahan di Calon PLTU Batang Terus Berubah, dari Rp 20.000 Hingga 400.000/Meter

Batang - Sekitar 8 hektar dari total 226 hektar lahan bakal berdirinya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah masih belum tuntas. Alasannya adalah simpang siurnya harga lahan sehingga warga enggan melepas tanah untuk proyek calon PLTU terbesar di ASEAN tersebut.

‎"Kronologis kenapa sulit pembebasan lahan. Karena ada kesimpangsiuran (harga pembebasan)," ujar seorang warga bernama Karobi‎ dalam dialog antara warga dengan Dirut PT PLN (Persero) Sofyan Basir di Kantor Desa Karanggeneng, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat (13/3/2015)‎.

Ia menceritakan bahwa sejak pembebasan lahan proyek PLTU, ada perbedaan kompensasi harga tanah untuk proyek PLTU senilai Rp 40‎ triliun tersebut.

"Awalnya dulu kami diberi harga Rp 20.000, kemudian Rp 30.000, lalu Rp 50.000 baru jadi Rp 100.000. Kemudian, baru-baru ini harganya Rp 400.000. Jadi saya lihat ini kesalahan di orang yang diberi tugas membebaskan tanah. Kenapa pemerintah nggak turun tangan waktu itu?" tanya Karobi.

Menanggapi hal tersebut Direktur Utama PT PLN (Persero) ‎Sofyan Basir mengatakan informasi tersebut sebagai masukan positif. Dalam kesempatan itu, Sofyan menegaskan bahwa harga yang ditetapkan pemerintah adalah Rp 100.000/meter persegi sebagai kompensasi. Angka tersebut sesuai nilai kekinian dan telah memperhitungkan kelanjutan hidup masyarakat pemilik lahan.

Sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), harga tanah di kawasan tersebut adalah Rp 20.000/meter persegi. Artinya nilai penggantian Rp 100.000/meter sudah setara dengan 5 kali harga NJOP.

"Jadi begini bapak, ini masukan yang baik buat kami, buat pemerintah untuk mengawasi pembebasan lahan. Tapi kalau harga Rp 100.000. Ini yang sebenarnya harga tanah yang kami akan bayarkan. Hari ini saya yang menyebut. Saya yang diberi amanah.‎ Ini yang resmi. Kalau ada yang membayar lebih dari itu, itu spekulan," katanya.

(dna/hen)