Tanah Bebas 95%, Ini Penyebab PLTU Terbesar di ASEAN Belum Bisa Dibangun

Tanah Bebas 95%, Ini Penyebab PLTU Terbesar di ASEAN Belum Bisa Dibangun

- detikFinance
Jumat, 13 Mar 2015 19:22 WIB
Tanah Bebas 95%, Ini Penyebab PLTU Terbesar di ASEAN Belum Bisa Dibangun
ilustrasi
Jakarta - Perkembangan pembebasan lahan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah sudah mencapai lebih dari 95%, namun belum bisa dibangun oleh investor. Penyebabnya karena 5% lokasi lahan yang kini belum dibebaskan merupakan lokasi vital dari bagian PLTU berkapasitas 2x1.000 MW.

Manajer Rayon PT PLN (Persero) Batang, Jawa Tengah, Hengky Leonard Lumingas mengatakan, ada pertimbangan teknis mengapa pembangunan fisik calon PLTU terbesar di ASEAN ini belum bisa dilakukan.

"Karena lahan yang belum bebas itu justru lokasi vital. Di situ nantinya akan jadi tempat berdiri bangunan utama pembangkit tenaga listriknya. Kalau belum bebas 100% ya nggak bisa dibangun," katanya kepada detikFinance di lokasi bakal berdirinya PLTU Batang, Jumat (13/3/2015).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia mengatakan secara teknis perubahan lokasi pun tidak bisa dilakukan karena hal ters‎ebut akan mengubah perencanaan tata letak dan analisis dampak lingkungan yang telah dilakukan sebelumnya.

"‎Nggak bisa kemudian kita geser sediki di sebelah lahan yang belum bebas misalnya. Itu nggak mungkin. Sederhananya, karena AMDAL-nya sudah ditetapkan di mana lokasi mesinnya, di mana lokasi penyimpanan batu baranya, di mana lokasi air masuk. Itu sudah masuk AMDAL. Jadi nggak bisa digeser-geser," kata Hengky.

Dari total 226 hektar lahan yang diperlukan untuk PLTU Batang, masih tersisa 8 hektar lagi yang belum terbebas. Warga yang belum mau membebaskan lahannya beralasan mereka m‎erasa nilai yang ditawarkan pemerintah sebesar Rp 100.000/meter persegi tidak sesuai dengan perhitungan mereka.

Proyek ini dikerjakan oleh PT Bimasena Power Indonesia yang merupakan perusahaan patungan dari konsorsium J-Power, Itochu dan‎ Adaro. Investasi proyek PLTU ini membutuhkan dana Rp 40 triliun.

(dna/hen)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads