Didatangi Guru Besar, Menteri ESDM: Blok Mahakam Sepenuhnya Jatuh ke Pertamina

Jakarta - ​Para guru besar berbagai universitas hari ini mendatangi Menteri ESDM Sudirman Said. Tujuannya memberikan petisi terkait Blok Mahakam di Kalimantan Timur.

"Kedatangan para tokoh masyarakat ini untuk mengingatkan pemerintah supaya tetap konsisten. Secara prinsip, pada level Menteri Koordinator pemerintah memberikan arahan Pertamina akan dapat hak pengelolaan Blok Mahakam sepenuhnya setelah kontrak berakhir," kata Sudirman Said usai pertemuan di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (27/3/2015).

Namun, pemerintah menyarankan kepada PT Pertamina (Persero) agar peralihan pengelolaan Blok Mahakam berjalan lancar dan produksi di blok tersebut tetap optimal. Pertamina diharapkan sudah bisa bersama-sama mengelola Blok Mahakam sejak tahun ini.

"Pertamina bisa bicara ke existing operator saat ini (Total E&P Indonesie dan INPEX) untuk ikut masuk proses transisi. Agar peralihan operator pengelola Blok Mahakam smooth," ucapnya.

Pasalnya, kata Sudirman, Blok Mahakam menyumbang produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional yang besar. Saat ini produksi gas di Blok Mahakam mencapai 1.744 juta kaki kubik per hari (MMscfd) atau 103% dari yang ditargetkan dalam rencana kerja dan anggaran SKK Migas. Sedangkan produksi minyak dan kondensatnya mencapai 68.370 barel per hari, 109% dari target SKK Migas.

"Sebulan ke depan pemerintah akan menfasilitasi dialog antara Pertamina dengan operator Blok Mahakam sekarang untuk bisa ikut mengelola Blok Mahakam tahun ini," ujarnya.

Guru Besar Universitas Indonesia Sri Edi Swasono menegaskan, pertemuan tersebut berjalan dengan baik dan melegakan. Arah pemerintah dengan tetap memberikan pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina tunduk pada konstitusi dan tunduk pada kehendak rakyat.

"Arah pemerintah sudah sangat baik," katanya.

Berikut adalah isi petisi yang ditujukan kepada pemerintah:

1. Menuntut pemerintah untuk segera menerbitkan surat keputusan penyerahan 100% saham Blok Mahakam kepada Pertamina, tanpa kewajiban mengikutsertakan Total dan INPEX.
2. Meminta kepada Total, INPEX, dan para antek pendukungnya, termasuk para oknum begal di seputar Istana, untuk menghentikan segenap upaya mempengaruhi pemerintah dalam memutuskan penyerahan 100% Blok Mahakam kepada Pertamina.
3. Meminta pemerintah menertibkan para oknum pejabat yang terus mencari-cari alasan dan menggiring opini publik untuk masih memberi kesempatan kepada asing memiliki saham Blok Mahakam.
4. Meminta pemerintah untuk berperan aktif mengendalikan dan menjamin penyerahan 10% saham Pertamina di Blok Mahakam kepada Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Kartanegara. Partisipasi kedua Pemda memiliki saham Blok Mahakam bersama Pertamina harus diwujudkan dalam sebuah konsorsium yang tidak melibatkan perusahaan swasta.
5. Meminta pemerintah, SKK Migas, dan Total untuk segera memberi kesempatan kepada Pertamina melakukan berbagai langkah dan program yang dibutuhkan guna menjamin terwujudnya pengalihan pengelolaan Mahakam secara lancar selama masa transisi.
6. Meminta semua pihak, terutama para oknum begal Blok Mahakam, untuk menghentikan intervensi, melakukan KKN, dan menggadaikan kekayaan rakyat dalam rangka berburu rente dan memenuhi kepentingan pihak asing maupun para investor.
7. Meminta menajemen Pertamina untuk konsisten dengan sikap yang telah dinyatakan oleh manajemen Pertamina terdahulu sejak 2010, yakni mau dan mampu mengelola 100% saham Blok Mahakam.
8. Meminta kepada KPK untuk memantau dan mencermati langkah-langkah yang diambil pemerintah dan para begal di seputar pemerintahan, dalam proses menuju penetapan status kontrak dan pemilikan saham Blok Mahakam agar bebas dari tindak KKN.

(rrd/hds)