BUMN Migas ini akan mengendalikan lapangan gas yang hingga 2017 nanti masih dikendalikan oleh Total EP Indonesie dan Inpex. Mulai 1 Januari 2018, Pertamina akan mengambil alih blok gas tersebut.
Untuk mitra dalam pengelolaan, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Indroyono Soesilo, menyerahkan semua keputusan kepada Pertamina.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepada Pertamina, pemerintah juga membatalkan rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya di Karawang, Jawa Barat. Karena posisi proyek bertepatan dengan infrastruktur migas Pertamina di Blok ONWJ.
"Pemerintah punya kepentiingan untuk pastikan penyaluran BBM tidak terkendala, maka Cilamaya digeser ke timur. Anjungan ada 80 lebih, Pertamina berharap koridornya 10 km. Kami siapkan koridor 40 km. Tapi Pertamina takut jadi diputuskan digeser ke timur. Ini komitmen pemerintah untuk dukung kegiatan migas hulu selalu jadi prioritas. Lihat prospek itu ke depan, maka perlu tingkatkan kemampuan nasional. Untuk rantai pasokan harus dioptimalisasi," papar Indroyono.
Pemerintah ingin kapasitas industri migas nasional meningkat ke depan, mulai dari bidang EPC, pengeboran, penyewaan kapal, fabrikasi, hingga galangan.
"Indonesia sudah 70 tahun berkecimpung di industri migas. Tapi kemampuan nasional di bidang penyediaan barang dan jasa sektor migas masih menyedihkan," jelas Indroyono.
Saat ini baru industri di Indonesia baru mampu memasok 22% kebutuhan pipa pengeboran migas berkualitas tinggi (high grade). Untuk kualitas rendah (low grade) juga baru 15%, pemerintah menargetkan naik jadi 40%. Kebutuhan barang dan jasa migas mayoritas dipasok dari impor.
(dnl/hds)