"Aku diminta jadi Tenaga Ahli untuk sektor energi baru terbarukan, membantu Pak Dirman (Menteri ESDM Sudirman Said)," ujar Tri Mumpuni kepada detikFinance, Rabu (15/4/2015).
Direktur Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (Ibeka) ini dulunya memang 'alergi' masuk ke dunia birokrasi. Namun untuk kali ini, ia bersedia membantu pemerintah, untuk mendorong terbangunnya kemandirian energi masyarakat yang berada di pelosok daerah, di mana sebetulnya memiliki hak yang sama untuk menikmati pembangunan ekonomi Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, banyak program pemerintah terutama di sektor energi, baik itu di bidang listrik, minyak, dan gas bumi sampai pertambangan rakyat, tidak benar-benar menggandeng masyarakat, sehingga tidak ada dampak signifikan bagi ekonomi masyarakat di bawah terutama di pelosok daerah.
"Kenapa tidak terbangun? Karena memang di birokrasi tidak ada orang-orang yang memang sampai ke bawah, saya merasa bahwa alangkah baiknya kalau misalnya selama ini kan saya berusaha untuk di luar sistem terus, tetapi ternyata hambatannya luar biasa. Jadi bagaimana membuat kegiatan-kegiatan yang berbasis pada masyarakat kecil masuk mainstream pembangunan, dan saya melihat komitmennya Pak Dirman ada di situ, makanya saya mau," ujar ibu dua anak ini.
Sebagai Tenaga Ahli Menteri ESDM, Tri Mumpuni akan memanfaatkan jabatan tersebut untuk mendorong proyek-proyek APBN juga melibatkan masyarakat sekitar proyek.
"Yang jelas saya ingin beberapa usulan, sebenarnya banyak, tapi yang konkret satu sampai tiga tahun ini terbukti bahwa sistem project basis, semua proyek APBN yang selama ini hanya menciptakan 'monumen-monumen' itu paradagmanya harus diubah," katanya.
"Jadi yang diperlukan itu adalah, bagaimana sistem fiskal pendanaan proyek-proyeknya untuk rakyat itu bisa dibuat dengan cara yang transparan dan bertanggung jawab, tapi rakya itu terlibat sebagai subyek bukan lagi obyek. Selama ini kan pemerintah datang kasih proyek, jadi dan setelah itu ada manfaatnya atau nggak, emang gue pikirin, lalu ditinggal. Ini yang kita tidak ingin terjadi lagi, sudah terlalu banyak," tambah Mumpuni.
Wanita kelahiran Semarang, 6 Agustus 1964 ini, tidak lagi hanya fokus untuk melistriki satu-dua daerah saja, seperti yang dia lakukan selama ini. Tetapi keberadaanya di pemerintahan akan digunakannya juga untuk mendorong dan mengawal kebijakan kelistrikan dan energi di semua pelosok daerah.
"Saya ingin melihatnya kepada yang lebih luas, lebih luasnya berpikir secara nasional, kalau sebelumnya saya berpikir dari daerah ke daerah, saya sekarang berpikir sacara nasional, bagaimana daerah bisa diajak secara bersama-sama dan dapat menjadi gerakan nasional. Dan, saya akan mendorong betapa pentingnya kita memanfaatkan energi yang ada setempat," tutupnya.
(rrd/dnl)











































