Ini Kritik Tim Reformasi Migas Buat Pertalite RON 90

Ini Kritik Tim Reformasi Migas Buat Pertalite RON 90

- detikFinance
Minggu, 19 Apr 2015 17:36 WIB
Ini Kritik Tim Reformasi Migas Buat Pertalite RON 90
Jakarta - Tim Reformasi Tata Kelola Migas merekomendasikan PT Pertamina (Persero) untuk menghapuskan Bahan Bakar Minyak (BBM) RON 88 atau Premium. Rencana Pertamina untuk mengeluarkan BBM jenis baru yaitu Pertalite RON 90 dinilai belum sesuai dengan rekomendasi tim yang dipimpin Faisal Basri tersebut.

"Tim Reformasi rekomendasinya bukan pengalihan Premium menjadi Pertalite. Tetapi hapuskan RON 88 dan pengalihan ke RON 92. Pertalite yang RON 90 tentu kalau pakai kriteria Tim belum sesuai, karena arahnya ke RON 92," papar Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Agung Wicaksono kala ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (19/4/2015).

Pasalnya, lanjut Agung, Pertalite merupakan hasil campuran (blending) antara BBM RON 88 dengan RON 92. Proses ini tentu butuh waktu, tenaga, dan biaya tersendiri. Bisa jadi hasilnya lebih mahal dibandingkan menghapuskan RON 88 dan langsung beralih ke RON 92.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Masih ada pertanyaan bahwa apakah iya dengan mengimpor RON 88 dan 92 dan kemudian di-blending ini yang paling optimal? Apakah bedanya signifikan sekali dengan misalkan kalau sepenuhnya RON 92? Kalau bedanya tidak signifikan, apa iya berpeluh-peluh mem-blending sekian banyak itu menjadi masuk akal?" tegas Agung.

Oleh karena itu, Agung menegaskan bahwa Tim Reformasi Tata Kelola Migas tetap pada pendiriannya bahwa bensin Premium mesti 'punah' dan Indonesia menggunakan BBM minimal sekelas Pertamax.

"Kalau Jakarta dan jalan tol sepenuhnya bisa RON 92, ya kita dorong pakai RON 92. Bertahapnya bukan RON, tapi per wilayah. Tapi itu urusan Pertamina, tapi kita inginnya ujungnya RON 92," papar Agung.

Namun, Agung menilai tidak masalah bila Pertalite RON 90 merupakan tahapan untuk menuju penggunaan BBM RON 92 alias Pertamax sepenuhnya.

"Ini yang tentunya Pertamina silakan punya langkah demikian. Tapi jangan sampai menimbulkan kekisruhan di masyarakat," tuturnya.

(hds/hds)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads