"Menjadi satu hal yang paradoks, bila Pertamina mau meluncurkan produk BBM non subsidi, tapi direcokin legislator. Sementara SPBU asing yang pesaing Pertamina diberi kebebasan seluas-luasnya meluncurkan produk bensin baru non subsidi," kata Ketua Himpunan Wiaraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Purnomohadi, kepada detikFinance, Kamis (30/4/2015).
Eri mengungkapkan, tidak hanya di dalam negeri saja, di luar negeri seperti Malaysia, Pertamina dipersulit untuk bangun SPBU di sana.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hal ini berbanding terbalik dengan di negara kita. BUMN justru dikekang, diikat, diberi tugas-tugas khusus yang buat mereka merugi, tapi perusahaan asingnya dibebaskan seluas-luasnya," tambahnya.
Eri menambahkan lagi, bila Pertalite telah memenuhi persyaratan yang diberikan pemerintah, baik itu dari Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta direkomendasikan produsen kendaraan bermotor, kenapa harus dihalang-halangi.
"Apalagi kan Pertalite bukan menggantikan bensin premium, tapi menambah pilihan bahan bakar yang baik bagi masyarakat," tutupnya.
(rrd/hen)