Sudirman Said Larang Pejabat ESDM Ikut Urusi Politik

Jakarta - Menteri ESDM Sudirman Said merombak 54 posisi jabatan di Kementerian ESDM, ia menegaskan kepada pejabat yang baru dilantik agar tidak berurusan dengan partai politik. Urusan politik adalah wewenang seorang menteri termasuk saat berurusan dengan parlemen di Senayan.

"Yang ngurusi stakeholder dan politik biar menterinya saja, pejabat eselon I sampai II fokus pada pekerjaannya saja, kalau eselon I terpaksa berurusan dengan partai politik lapor ke saya," tegas Sudirman di acara pelantikan pejabat di Kementerian ESDM, Kamis (7/5/2015).

Sudirman mengungkapkan, alasan bawahannya tidak boleh berurusan dengan politik, karena selama ini kementerian ESDM banyak pejabat yang berasal dari titipan partai politik dan perusahaan-perusahaan besar, sehingga kebijakan yang dikeluarkannya bukan untuk kepentingan rakyat, tapi justru untuk kepentingan partai politik atau perusahaan.

"Karena sektor ini sejak dari dulu secara tradisional banyak sponsor tidak hanya partai politik saja, tapi di luar partai, seperti perusahaan besar, yang mengendalikan kementerian ini dengan masuk ke berbagai lapisan-lapisan," tegasnya lagi.

Ia juga meminta kepada jajaran eselon I hingga eselon II menjaga barisan, dan meninggalkan budaya lama, misalnya seorang dirjen atau eselon I marah bila bawahannya yaitu eselon II dipanggil menteri tanpa lapor ke sang pejabat eselon I.

"Tinggalkan budaya-budaya seperti itu. Saya ingin para pejabat di ESDM berpikirnya seperti Perusahaan Samsung dan Apple. Bukan berprilaku seperti perusahaan, tapi pola pikir, di mana banyak dan berani melakukan terobosan, jangan takut dikriminalisasi, kalau kita benar publik akan membela kita," tutup Sudirman.

(rrd/hen)