Petral Bubar, Jokowi Minta Audit Investigasi

Jakarta - Mulai hari ini kegiatan anak usaha PT Pertamina (Persero), yakni Pertamina Energy Trading Limited (Petral) dihentikan. Proses likuidasi perusahaan berdomisili di Singapura ini mulai dilakukan.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah melakukan audit investigasi terhadap Petral.

"Penekanan dari Pak Presiden, yakni perlu dilakukan audit investigasi. Proses likuidasi dibuat yang diawali audit investigasi. Saya minta diikuti prosesnya. Kalau ada pelanggaran akan ditindak secara hukum. Target likuidasi April tahun depan selesai," jelas Rini dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (13/5/2015).

Langkah pembubaran Petral ini memang didukung oleh dewan direksi Pertamina yang dipimpin oleh Direktur Utama, Dwi Soetjipto. Kemudian, juga didukung oleh dewan komisaris yang dipimpin oleh Komisaris Utama Tanri Abeng yang baru saja dipilih.

"Kami dukung direksi dan dewan komisaris. Terimaksih ke Pak Tanri, belum satu minggu sudah beri dukungan. Usulan direksi sudah jelas sejak awal. Masalah Petral bahwa nggak transparan, banyak macam-macam isu. Itu harus dilihat, aktivitas dipindahkan ke Indonesia," kata Rini.

Rini meminta proses audit dan likuidasi Petral dilakukan secara transparan. Pihak Pertamina juga diminta memberikan laporan berkala kepada pemerintah selaku pemegang saham.

Likuidasi ini dilakukan kepada Petral dan 2 usahanya.

"Di sisi lain, Pertamina lihat. Pertamina kuat, bisa bergerak ke pasar Internasional maka diperlukan perusahaan trading di luar negeri. Kalau diperlukan dilakukan secara transparan," kata Rini.

(dnl/ang)