Syarief Hasan: 10 Tahun SBY Memerintah, Belum Ada Usulan Bubarkan Petral

Jakarta - Partai Demokrat menegaskan bila selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tidak ada sama sekali usulan untuk pembubaran anak usaha PT Pertamina (Persero) yang berdomisili di Singapura yakni Pertamina Energy Trading Limited (Petral).

"Mungkin saudara-saudara sudah tahu atas pernyataan dari Menteri ESDM Sudirman Said hari ini, saya pikir hal itu tidak baik untuk disampaikan oleh seorang menteri sekaliber Sudirman Said," kata Mantan Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan, ditemui pada acara Rilis Hasil Survei Nasional 'Refleksi 17 Tahun Reformasi' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (19/5/2015).

Syarief menegaskan, bahwa selama 10 tahun pemerintahan SBY, tidak pernah sama sekali ada usulan terkait pembubaran Petral.

"Sekali lagi saya sampaikan selama 10 tahun SBY memerintah belum pernah ada satu usulan atau surat apapun yang masuk tentang pembubaran Petral," ungkapnya.

Pernyataan Menteri ESDM yang mengungkapkan rencana pembubaran Petral selalu mentok di meja Presiden terdahulu, hanyalah bentuk kampanye untuk mendiskreditkan SBY.

"Jadi kalau boleh saya katakan apa yang telah disampaikan oleh saudara Sudirman Said itu hanyalah merupakan suatu kampanye. Sekali lagi hanya kampanye yang telah mendiskreditkan Presiden Indonesia ke-6," tegasnya.

Sebelumnya Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, langkah pembubaran Petral tersebut sebagai upaya untuk memperbaiki tata kelola minyak dan gas bumi di Indonesia.

"Catat baik-baik ya. Saya hanya menjalankan mandat untuk terus menata berbagai aspek pengolahan ESDM (Energi Sumber Daya Mineral). Menjadi kewajiban saya berkomunikasi dengan masyarakat setiap langkah penataan," ujar Sudirman ditemui di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (19/5/2015).

Terkait langkah pembubaran Petral yang baru terealisasi di Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Sudirman mengungkapkan, pemerintahan sebelumnya tahu persis langkah-langkah dalam mengelola sektor ESDM khususnya sektor migas.

"Mengenai situasi pengelolaan migas di masa lalu, saya yakin para pengelola, pemerintah, dan juga berbagai stakeholder tahu persis bagaimana situasinya. Saya senang diskusi saya dengan Pak Faisal kemarin di Cikini mendapat sambutan dari banyak pihak, dan membuat banyak pihak melek menjadi lebih tahu situasi yang sebenarnya," ungkap Sudirman.

Sementara PT Pertamina (Persero) sendiri sudah mengakui, bila pembubaran Petral sudah usulkan sejak zaman Menteri BUMN Dahlan Iskan, di mana Dahlan menjabat sebagai menteri saat pemerintahan Presiden SBY.

"Saya sampaikan, dorongan (pembubaran Petral) sudah datang dari Menteri BUMN Dahlan Iskan. Tujuannya bagaimana kita melakukan fungsi pengadaan (impor BBM) secara efektif dengan tata kelola yang benar," ungkap Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro, ditemui di Restoran Beautika Jalan Adul Muis, Jakarta, Selasa (19/5/2015).

Wianda mengatakan, namun baru sekarang rencana pembubaran Petral terealisasi. Di mana saat ini seluruh kegiatan Petral telah dibekukan, kemudian saat ini masih dilakukan proses likuidasi yang memakan waktu selama setahun.

"Keputusan likuidasi sudah dilakukan sejak 13 Mei. Jadi memang berikutnya diikuti dengan tahap-tahap likuidasi tersebut. Memang sekarang tahap review, due diligence dan financial serta menunjuk auditor independen termasuk akuntan publik," kata Wianda.

(rrd/hen)