"Satu yang akan kita benahi adalah soal alokasi gas. SKK Migas telah dapat 1 profil, di mana dari 60 trader hanya 15 trader yang punya fasilitas infrastruktur gas seperti pipa gas," kata Sudirman, dalam sambutannya di acara Indonesia Petroleum Association (IPA) Convex 2015, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (20/5/2015).
Artinya, sekitar 75% trader gas di Indonesia adalah perusahaan yang bermodalkan kertas, tanpa memiliki infrastruktur, tetapi bisa memiliki alokasi gas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Keberadaan trader-trader gas yang tidak punya infrastruktur ini hanya menyusahkan masyarakat, pasalnya harga gas bumi akan lebih mahal. Bahkan trader gas bermodal kertas ini memiliki kedekatan dengan penguasa sehingga bisa mendapatkan alokasi gas. Di mana lalu, BUMN seperti PLN bahkan bisa beli gas dari trader gas tersebut.
"Jadi jangan ada lagi BUMN sampai beli gas dari trader gas yang bermodal kertas," ungkap Sudirman beberapa waktu lalu.
Salah satu cara agar trader gas bermodal kertas tidak ada lagi, Kementerian ESDM akan membentuk agregator gas. Namun, badan tersebut baru akan terbentuk setelah selesainya pembahasan revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi.
(rrd/dnl)











































