.webp)
"Saya kan selalu bilang pemerintah harus konsisten. Kalau BBM diserahkan ke pasar ya konsisten lah. Jadi kalau harga naik ya naik, buktikan konsistensinya," kata mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi, Faisal Basri, ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (26/5/2015).
Seperti diketahui, sejak awal tahun ini pemerintah tidak lagi memberikan subsidi pada bensin premium, dan hanya memberikan subsidi tetap pada solar Rp 1.000/liter. Pengaturan harganya berdasarkan mekanisme harga rata-rata MOPS (Mean of Platts Singapore) dan kurs rupiah terhadap dolar pada bulan sebelumnya.
"Namun buktinya, ketika harga (MOPS dan kurs) naik tinggi, harga (BBM) tidak dinaikkan, terus mau 3 bulan sekali, ingat loh, kebijakan pemerintah itu yang diutamakan kredibilitas," tegas Faisal.
Ia mengatakan, di APBN subsidi BBM sudah dipangkas habis dari sekitar Rp 200 triliun menjadi hanya Rp 65 triliun hanya untuk subsidi minyak tanah dan solar. Tapi nilai subsidi di APBN itu tidak mencerminkan subsidi BBM sebenarnya. Karena sebetulnya pemerintah mensubsidi lebih besar dari Rp 65 triliun, hanya saja sekarang subsidinya dititipkan di Pertamina. Pertamina yang sekarang menanggung beban subsidi terutama bensin premium.
"Jadi APBN nya kan jadi semua, itu yang saya takutkan. Ini bukan artinya Faisal Basri itu neolib nih, karena meminta ke sistem pasar, padahal tidak ada urusan dengan itu," katanya.
"Karena dengan gagah berani pemerintah menetapkan (awal tahun) harga BBM naik-turun. Eh inget ini bukan cabai, bukan kerupuk, ini migas nih. Kalau omongan pemerintah mencla-mencle tidak ada kepastian, pengusaha migas tidak pasti, pemerintah juga tidak punya kepastian," tutup Faisal.
(Rista Rama Dhany/Wahyu Daniel)
