.webp)
Pernyataan ini sempat menuai polemik termasuk mengundang respons mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Sudirman Said menjelaskan, ia menyadari tugasnya sebagai Menteri ESDM sangat berat, dan hal ini sudah diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi), karena sektor ini banyak dinaungi awal gelap korupsi.
"Soal korupsi, bapak ibu sekalian, bisa saksikan dan awasi persidangan di KPK yang menyidangkan mantan Sekjen ESDM (Waryono Karno). Itu adalah bukti bahwa situasinya sangat kultural, sudah membudaya sudah mengakar sangat dalam. Dan bukan hal yang gampang diselesaikan. Karena itu saya menekankan, hanya bila pimpinan tinggi negara ini lurus, maka sektor ini bisa diluruskan," ungkapnya dalam Rapat Kerja, di Ruang Rapat Komisi VII DPR, Jakarta, Selasa (9/6/2015).
Terkait ungkapannya pembubaran Petral selalu berhenti di Kantor Presiden pada sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, beberapa pekan lalu. Sudirman menegaskan pernyataanya tersebut tetap tidak berubah.
"Kemudian saya menyampaikan ke Pak Presiden Jokowi, saya punya pengalaman sedikit di Pertamina. Ketika Pertamina berniat melakukan inisiatif perbaikan banyak inisiatif itu terhenti di "sini". Ungkapan saya tidak berubah dari waktu ke waktu. Kemudian ditanya maksudnya di mana? Saya jawab di kantor presiden," tegasnya.
"Saya kira di forum ini bukan forum yang tepat untuk membicarakan lebih lanjut apa maknanya. Tetapi saya menjadi saksi, saya menjadi pelaksana, saya menjadi korban dari proses itu. Dan apabila diperlukan dalam forum yang lebih tertutup saya akan senang hati menjelaskan. Ini yang direspons oleh Pak SBY. Tapi itulah statement saya yang disampaikan dalam diskusi di Cikini," tutupnya.
(rrd/dnl)
