Kehadiran para petinggi KKKS ini mengundang protes dari Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Gerindra, Harry Poernomo. Menurutnya para KKKS ini harusnya tidak perlu hadir, karena sudah diwakilkan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
"Dengan KKKS hadir semua di ruangan ini, menurut saya justru SKK Migas gagal menjalankan fungsinya. Harusnya SKK Migas bisa mewakili seluruh kepentingan dari KKKS sehingga KKKS tidak perlu sampai hadir semua ke DPR," kata Harry dalam Rapat Kerja dengan Menteri ESDM, di Ruang Komisi VII DPR, Jakarta, Kamis (11/6/2015).
Sudirman Said sendiri sengaja mengundang para pentinggi perusahaan minyak dan gas bumi untuk mengikuti rapat. Ia meminta anggota Komisi VII DPR tidak menyalah artikan kehadiran para KKKS.
"Terima kasih atas endorsement dari Bapak Ibu sekalin. Dan saya sampaikan, kehadiran KKKS ini bukan menandakan lembaga SKK Migas tidak bisa menjalankan fungsi koordinasinya. Tetapi lebih pada menghargai undangan dari anggota dewan sekalian untuk hadir di forum yang luar biasa ini. Jadi kami harap tidak disalah artikan, karena ini adalah bentuk penghargaan kami, penghargaan dari KKKS," ungkap Sudirman.
Dalam rapat kerja ini, hanya dihadiri 10 anggota DPR dari jumlah total 47 anggota DPR. Para petinggi KKKS yang hadir mulai dari PT Chevron Pacific Indonesia, Total E&P Indonesie, Pertamina EP, BP, Exxon Mobile, dan banyak lagi.
(rrd/dnl)











































