.webp)
"Kita alokasikan Rp 1 triliun untuk pemberdayaan masyarakat. Ada PLTS, PLTMH, biogas, angin," kata Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana di depan pengurus pondok pesantren di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (13/6/2015).
Pengembangan pembangkit listrik terbarukan, kata Rida, mayoritas bakal memanfaatkan energi surya alias Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Untuk di daerah perbatasan, PLTS yang dikembangkan berdampingan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).
"Kata Pak Jokowi, untuk perbatasan mengkombinasikan antara PLTS dan PLTD," ujarnya.
Membangun pembangkit listrik tenaga terbarukan bukan tanpa tantangan. Meski masyarakat sangat mendukung namun ada kendala regulasi. Seperti saat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Papua. Di sana, ada regulasi terkait yang masih belum beres.
"Pada saat bangun PLTMH di Papua. Izin pemanfaatakan kawasan hutan belum keluar. Padahal feasibility study (FS) dan dana sudah ada tapi izin belum keluar," sebutnya.
Kendala lain ialah perawatan atau pasca pembangunan. Rida mengaku pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan tidak sulit namun tantangannya adalah pasca beroperasi. "Kayak PLTS. Ada yang pakai baterai dan tidak. Setelah 5 tahun, daya ada yang turun. Itu harus diganti. Memang perlu perawatan," ujarnya.
Di tempat yang sama, Kepala Unit Pengendali Kinerja Kementerian ESDM Widyawan Prawiraarmadja, menyebut pihaknya kini memang banyak menyasar pesantren. Pesantren dipilih karena memiliki jumlah masyarakat yang banyak dan terorganisir sehingga memudahkan di dalam sosialisasi dan pengembangan energi terbarukan di level komunitas.
"Dengan kondisi seperti pemberdayaan masyarakat, di akar rumput yang ideal ya pesantren. Nantinya ke semua. Masa kita ngomong soal 35.000 MW. ESDM nggak boleh lupakan masyarakat. Rakyat kita berdayakan. Masa hanya perhatikan investasi listrik yang besar saja," ujarnya.
(feb/mkl)
