"Produksi minyak kita saat ini sekitar 800.000 barel per hari. Tapi dalam beberapa hari terahir sekitar 777.000 barel per hari," kata Direktur Pengendalian Dukungan Bisnis, SKK Migas Rudianto Rimbono, kepada detikFinance, Kamis (18/6/2015).
Dari jumlah 800.000 barel per hari, sebanyak 15% menjadi milik perusahaan minyak atau Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) sedangkan sisanya menjadi bagian negara. Pemerintah juga mesih terkena beban harus membayar cost recovery rata-rata 30% dari total uang hasil pendapatan sektor hulu migas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Melihat kondisi seperti ini, tentunya pemerintah tidak boleh tinggal diam dengan hanya mengandalkan impor minyak.
"Pemerintah harus kerja keras bagaimana caranya konsumsi masyarakat BBM turun," kata Wakil Ketua Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa.
Fanshurullah mengatakan, melepas subsidi BBM membuat harga bensin dan solar di masyarakat sesuai harga pasar. Trend dengan harga minyak naik separti saat ini mencapai US$ 70 per barel, harga Premium keekonomian sudah di atas Rp 8.000 per liter.
"Tapi kebutuhan masyarakat kan tetap tinggi, bukan turun," ucapnya.
Pemerintah punya program Bahan Bakar Nabati (BBN) 15%, ini akan mengurangi impor solar sekitar 15%, walau ada efeknya, tapi tetap saja konsumsi BBM meningkat juga, apalagi semakin industri tumbuh, kebutuhan solarnya pasti meningkat.
"Untuk tekan konsumsi BBM masyarakat, pemerintah harus dorong masyarakat pakai bahan bakar lain salah satunya bahan bakar gas. Tapi kenyataanya ini belum jalan. Yang terjadi pemerintah saat ini hanya 'mencekoki' masyarakat dengan BBM, sayangnya BBM yang didapat dari impor," tegasnya.
"Contoh negara-negara maju, Jepang, Singapura, Korea, mereka bukan negara penghasil minyak, tapi tidak tergantung sama minyak tapi maju, pasokan energi mereka lebih banyak menggunakan gas bumi, masyarakatnya tidak teriak juga BBM mahal, karena transportasi publiknya tersedia," ungkapnya.
Fanshurullah menambahkan, sekarang ini masyarakat dan pemerintah masih terlena dengan harga minyak yang lagi murah. Tapi ketika naik harganya, pilihannya harga BBM naik atau pemerintah subsidi lagi, tidak ada pilihan.
"Harga BBM naik masyarakat tak punya pilihan, nggak mau pakai kendaraan pribadi, transportasi umumnya masih tak maju, bayangkan sekelas Jakarta saja, busway jam kerja penuh sesak, hal yang sama juga di KRL. Apalagi di luar daerah. Kalau BBM naik masyarakat cuma bisa teriak," tutupnya.
(rrd/dnl)











































