"Subsidi BBM telah dicabut, tidak ada beban bagi APBN mau berapapun harga BBM, berapapun dolar AS (Amerika Serikat) digunakan untuk impor BBM. Semuaya dilakukan atas business to business," ujar Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Rinaldy Dalimi, kepada detikFinance, Kamis (18/6/2015).
Tapi kata Rinaldy, yang menjadi beban saat ini justru masyarakat, karena saat ini harga BBM terus naik sehingga biaya terutama untuk transportasinya meningkat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia ini menegaskan, tapi kondisi ini tidak boleh terus dibiarkan, masyarakat harus diberikan pilihan. Ketika harga BBM nanti naik, masyarakat punya pilihan, mulai dari bahan bakar gas (BBG) atau transportasi massal.
"Pemerintah punya program konversi BBM ke BBG tapi sekarang belum banyak dibangun SPBG, padahal permintaan banyak mulai dari busway, taksi, hingga bajaj. Selain itu, pemerintah lebih banyak lagi bangun transportasi massal, seperti Mass Rapid Transportation (MRT) dipercepat pembangunannya, jalur kereta diperbanyak, busway ditambah lebih banyak," ungkapnya.
Ia mengakui, Kementerian ESDM banyak melakukan terobosan untuk mengurangi konsumsi BBM, sehingga Indonesia perlahan tidak bergantung pada BBM lagi.
"Tapi ini tak hanya kerjaan ESDM saja, Pak Mentan harus buat terobosan agar produksi CPO makin besar dan bisa digunakan untuk biodiesel, Pak Menhub harus kerja keras perbanyak dan perbaiki kualitas transportasi massal. Ini memang tidak mudah, perlu waktu, dan setiap kebijakan tidak bisa menyenangkan banyak orang, tapi kita termasuk juara dalam menyusun program, tapi implementasinya masih kurang sana-sini," tutupnya.
(rrd/hen)











































