Infrastruktur Belum Beres, RI Obral Gas ke Luar Negeri

Jakarta - Banyaknya infrastruktur gas bumi yang belum selesai, membuat produksi gas bumi nasional seperti di Bontang, Kalimantan Timur dan Tangguh, Papua dijual murah ke luar negeri.

Karena produksi gas tidak mampu diserap ke dalam negeri karena infrastruktur tersebut belum selesai. Walaupun sebenarnya kebutuhan gas mulai dari pembangkit listrik, industri, dan rumah tanggan terus meningkat.

"Diharapkan infrastrktur pada 2019 terbangun dengan baik, maka mendatang nggak ada lagi gas dijual murah," kata Dirjen Migas IGN Wiratmaja Puja saat rapat kerja antara Kementerian ESDM dan Komisi VII di Ruang Komisi VII, DPR, Jakarta, Senin (22/6/2015).

Di tempat yang sama, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, persoalan gas di Indonesia bukan hanya terkait infrastruktur. Ada juga perihal tata kelola gas. Pemerintah berencana memperbaiki agar tercipta tata kelola gas yang sehat, salah satunya terkait masalah alokasi gas bumi.

"Di sektor gas, belum ada sistem yang mapan, Kita dengar cerita. Dirjen dikejar-kejar tentukan harga dan alokasi. Dalam waktu beberapa bulan, Perpres keluar. Kita susun neraca gas, ketahui stock kita berapa dan prioritas untuk pupuk, rumah tangga, industri," ujarnya.

Untuk infrastruktur, pemerintah akan mulai membangun infrastruktur jaringan gas dalam jumlah besar mulai 2016.

"2016, kita alokasian dana besar untuk infrastruktur. Ini bertujuan untuk mempercepat serapan domestik," ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi menyebut, pusat gas di Bontang dan Tangguh masih memiliki pasokan gas alam cair (LNG) yang belum terserap di pasar domestik. Pasar dalam negeri belum mampu menyerap karena minimnya infrastruktur. Total alokasi yang belum tererap mencapai 18,9 kargo LNG.

"Maka itu kita buka peluang jual ekspor lebih besar dari domestik," jelasnya.

(feb/rrd)