Waduk Saguling Warisan Soeharto 'Sekarat', Siapa Tanggung Jawab?

Jakarta -

Waduk Saguling, Bandung Barat, Jawa Barat seluas 5.600 hektar yang dibangun sekitar 1980 kondisinya saat ini makin kritis. Volume air yang ditampung makin sedikit karena waduk mengalami pendangkalan. Siapa yang bertanggung jawab?

Menurut Kepala Subdit OP Bendungan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Joko Mulyono, pengelolaan waduk Saguling bukan ditangani oleh kementeriannya, tapi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN (Persero).

"Waduk Saguling, Cirata, Juanda, itu yang mengelola bukan PUPR. Itu dikelola Kementerian ESDM dan PLN kalau nggak salah, Itu kan tiga bendungan itu satu garis," kata Joko dihubungi detikFinance, Kamis (25/6/2015)

Joko menambahkan, namun perbaikan bendungan tersebut bisa bekerjasama dengan Kementerian PU.

"Oh bisa, tinggal komunikasi menteri-menterinya saja, dan bagaimana mekanisme kerjasamanya," ucapnya.

Seperti diketahui, waduk dan PLTA Saguling terancam hanya bisa beroperasi 30 tahun lagi, tingginya pendangkalan, salah satunya kepungan perumahan, pemukiman masyarakat membuat volume air yang ditampung waduk tersebut makin sedikit.

Pengelola Waduk dan PLTA Saguling berkapasitas 700 megawatt, dilakukan oleh PT Indonesia Power, anak usaha PT PLN.

"Justru kita mau menyuarakan, tingkat sedimentasi waduk Saguling makin parah, selain karena aktivitas keramba, dan gulma seperti enceng gondok, sedimentasi makin parah karena luar waduk makin sempit karena adanya pembangunan perumahan di sekitar waduk," kata General Manager Unit Pembangkit Saguling, PT Indonesia Power, Hendres Wayen.

Melihat tingkat sedimentasi yang tinggi di Waduk Saguling, pihaknya sudah melakukan kajian untuk melakukan pengerukan waduk tersebut, namun masalahnya pihaknya kesulitan mencari lahan untuk menempatkan hasil sedimentasi yang dikeruk.

"Kita sudah lakukan kajian untuk mengeruk waduk Saguling. Tapi masalahnya kita kesulitan di mana taruh hasil sedimentasi yang dikeruk. Yang dikeruk itu sedalam 10 meter, dengan luas waduk sebesar itu, di mana lahannya. Sementara kita dihadapkan masalah sengketa lahan dengan pengembangan perumahan sekitar waduk," tutup Hendres.

(rrd/hen)