Pemerintah Izin ke DPR untuk Beri 'Uang Listrik' Keluarga Miskin

Jakarta - Pemerintah melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengusulkan kebijakan subsidi listrik langsung bagi keluarga miskin ke Badan Anggaran DPR. Hal ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk tidak lagi memberikan subsidi pada golongan listrik rumah tangga R-1 daya listrik 450 Volt Amper (VA) dan R-2 daya listrik 900 VA.

"Rumusan subsidi listrik ke depannya, dengan memberikan subsidi langsung untuk pelanggan rumah tangga miskin dan rentan dengan daya 450 VA dan 900 VA," kata Plt Kepala BKF, Suahasil Nazara dalam rapat dengan Badan Anggaran, di Gedung DPR/MPR RI, Selasa (30/6/2015).

Suahasil mengatakan, subsidi langsung nantinya akan dimasukkan dalam program bantuan pemerintah melalui Kartu Keluarga Sejahtera.

"Ini idealnya dikaitkan dengan program lain di mana keluarga miskin dan rentan, ini telah teridentifikasi dengan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan kalau masyarakat tersebut berlangganan listrik, di sinilah subsidi itu diberikan," ungkap Suahasil.

"Memang perlu ada perbaikan data penerima subsidi listrik langsung, maka itu akan terus dilangsungkan untuk menuju subsidi yang tepat sasaran," tutupnya.

Berdasarkan data Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero) dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR beberapa waktu lalu, tterungkap adanya kebocoran subsidi listrik.

Data ESDM dan PLN yang dikutip detikFinance, Selasa (30/6/2015) mengatakan, bila tidak ada perubahan tarif listrik, maka total subsidi listrik tahun depan mencapai Rp 68 triliun.

Dari jumlah tersebut, Rp 59 triliun atau 86% akan terserap oleh dua golongan listrik, yakni rumah tangga golongan 1 atau (R1) dengan daya maksimal 450 Volt Amper (VA), dan R-2 dengan daya maksimal 900 VA, dengan total pelanggan 54 juta rumah tangga.

Padahal, ESDM dan PLN mendata, jumlah rumah tangga miskin yang harusnya menikmati subsidi listrik hanya sekitar 15 juta pelanggan. Artinya ada 39 juta pelanggan, atau 72% dana subsidi listrik yang dinikmati oleh rakyat tak berhak.

Atau bila mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) September 2014, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 27,73 juta orang, jumlahnya masih lebih jauh dibandingkan daftar pelanggan yang menerima subsidi listrik 2016 sebanyak 54 juta pelanggan. Walaupun sebenarnya dalam 1 pelanggan terdiri dari beberapa orang dalam satu kepala keluarga.

"Ini pasti ada yang salah, ini kemudian sedang didalami. Tahun depan kita upayakan lebih baik," kata Menteri ESDM Sudirman Said, usai rapat dengan Komisi VII beberapa waktu lalu, terkait pembahasan anggaran subsidi listrik dalam RAPBN 2016.

(rrd/hen)