"Permasalahan utama kita lainnya ya masalah sosial, tidak sedikit proyek PLTP di beberapa daerah justru ditolak masyarakat, walaupun sudah disosialisasikan bahwa proyek ini ramah lingkungan, tapi tetap saja selama 'di halaman' mereka, mereka selalu menolak," ungkap Ketua Umum Asosiasi Panas Bumi Indonesia Abadi Poernomo, dihubungi detikFinance, Selasa (7/7/2015).
Abadi mencontohkan, PLTP yang ditolak masyarakat seperti PLTP Ceremai, Rajabasa, dan PLTP Bedugul.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemasalahan ini juga diakui Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Yunus Saefulhak. Perlu sosialisasi yang terus menerus agar masyarakat bisa menerima proyek PLTP dilingkungannya.
"Kondisi itu memang terjadi, makanya kita terus aktif lakukan sosialisasi," ucapnya.
Ia menegaskan, tidak ada proyek PLTP di dunia yang merusak lingkungan, bahkan tidak pernah ada proyek PLTP merusak seperti eksplorasi di sektor minyak dan gas bumi.
"Orang lihat pengeboran sumur panas bumi takut membayangkan seperti yang terjadi di lumpur Lapindo. Beda jauh, di migas itu, dia kan ngebor di lapisan tanah yang lemah sementara pressure-nya tinggi, beda dengan pengeboran panas bumi dia ada di lapisan tanah keras dan pressure-nya kecil," ungkapnya.
"Tidak ada pengeboran di panas bumi di dunia pun bernasib seperti lupur lapindo, itu yang harus kita sosialisasikan ke masyarakat khususnya yang berada disekitar proyek PLTP," tutup Yunus.
(rrd/dnl)











































