Mangkrak Bertahun-tahun, PLTU Batang Masih Harus Bebaskan Lahan 9 Ha Lagi

Jakarta - Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah berkapasitas 2 x 1.000 megawatt ditargetkan mulai dibangun atau groundbreaking pada Agustus 2015, setelah mangkrak bertahun-tahun lamanya, akibat persoalan lahan.

Demikian diungkapkan Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir, di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/7/2015)

"‎Saya buru sih, segera. Mudah-mudahan sih kalau Juli selesai, paling telat Agustus. Harus itu. Harus. Pokoknya kalau enggak, nanti kita keras-kerasan," ujarnya.

Sekarang tengah dalam proses pendataan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) dari lahan yang tersisa. Sekarang tinggal 9 hektar (Ha) lahan yang belum dibebaskan. PLTU Batang bila selesai, bakal menjadi PLTU terbesar di ASEAN.

"BPN Batang sedang mengukur satu persatu lahan yang sisa itu sekarang tinggal 9 ha. Di lain pihak kita pun melakukan sosialisasi dan pengukuran," paparnya.

Target penyelesaian pengukuran adalah pada 29 Juli 2015. Kemudian, masyarakat bisa mendapatkan uang ganti rugi di pengadilan.

"Ketika pengukuran ini selesai, mereka diinformasikan bahwa uang dititipkan di pengadilan," jelas Sofyan.

‎Pada Mei 2015, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi batas waktu kepada Direksi PLN, Menteri ESDM Sudirman Said, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menyelesaikan masalah PLTU Batang, Jawa Tengah. Sampai saat ini, proyek tersebut tak kunjung menemukan titik terang.

PLTU senilai Rp 40 triliun ini dikerjakan oleh PT Bhimasena Power Indonesia, anak usaha dari PT Adaro Energy Tbk. Targetnya, PLTU ini akan rampung pada 2018.

PLTU Batang keberadaannya sangat vital, pasalnya jika tidak selesai sampai 2018-2019 maka daerah Jawa-Bali terancam krisis listrik, karena PLTU ini kapasitasnya sangat besar yakni 2.000 MW.

(mkl/dnl)