Pengusaha Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sujana Sulaiman mengungkapkan, banyak sekali kendala yang membuat proyek PLTA di Indonesia tak berkembang, mulai dari pembebasan lahan hingga izin dari Pemerintah Daerah (Pemda) yang tak keluar-keluar.
"Bangun PLTA itu hambatannya banyak, dari lahan, izin, sampai negosiasi sama PLN. Misalnya begini, saya mau bangun PLTA mini hidro, bupatinya belum tentu percaya, kadang bupati juga lihat-lihat dulu orangnya, bisa apa nggak," kata Sujana yang telah memiliki 3 PLTA Mikrohodro di Banten dan Sukabumi kepada detikFinance, ditemui di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada beberapa yang seperti itu. Misalnya dulu tim suksesnya, jadi mungkin lokasi PLTA itu sudah kepatok, diminta geser. Ini bangun PLTA bukan bangun pabrik bisa digeser-geser. Kalau minihidro nggak bisa, ada hitungannya, bahwa harus di situ ya di situ, kalau dipindah 200 meter nggak bisa. Makanya lokasi itu penting," ungkapnya.
Selain itu, kekuatan modal investor yang bangun PLTA juga penting, karena lokasi PLTA yang rata-rata di pelosok daerah, sehingga tak hanya pembangkit yang dibangun, tapi juga jalan dan infrastruktur lainnya.
"Selama ini kenapa terhambat yang mikrohidro, saya lihat banyak teman-teman, pengusaha Indonesia itu suka ikut-ikutan, kalau lagi ramai sukanya ikut-ikutan, padahal bangun PLTA ini susahnya banyak, kalau yang belum berpengalaman kacau," katanya.
Kendala lainnya adalah bank. Pinjaman modal dari bank sering tidak cair, karena banyak bank yang takut untuk beri pinjaman untuk investasi PLTA Minihidro.
"Bagi bank, investasi PLTA Minihidro ini baru, mereka tidak punya pengalam, jadi bnk juga masih takut beri pinjaman, jadi mereka beri syarat macam-macam. Karena investasi PLTA tiap 1 MW diperlukan dana sebesar US$ 2 juta, atau sekitar Rp 26 miliar," tutupnya.
(rrd/dnl)











































