Jatah PLN Diproyek Listrik Jokowi Dikurangi Jadi 5.000 MW

Jakarta - Pemerintah memutuskan untuk mengurangi porsi PT PLN (Persero) di proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW). Awalnya 10.000 MW saat ini hanya diberi 5.000 MW.

"Dalam waktu 1 bulan ke depan ada dua aturan yang akan keluar terkait kelistrikan, salah satunya dari 35.000 MW. Di mana sekarang PLN diberi porsi 5.000 MW saja," kata Menteri ESDM Sudirman Said ditemui di Kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (24/7/2015).

Sudirman mengatakan, sementara 30.000 MW lebih diberikan kesempatan untuk digarap oleh Independent Power Producer (IPP) atau swasta.

"Lebih baik kami beri kesempatan pada IPP, dan PLN fokus pada transmisi dan distribusi," kata Sudirman.

Ia menambahkan, tidak hanya pembangkit, swasta juga akan didorong membangun proyek transmisi listrik yang sampai saat ini masih menjadi kewenangan PLN.

"Tapi transmisi juga akan melibatkan swasta nasional maupun asing. Keterlibatannya seperti apa, ini yang sedang dibicarakan," tutupnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan terbangun pembangkit listrik 35.000 MW dalam lima tahun ke depan. Biaya investasi yang dibutuhkan untuk membangun pembangkit sebanyak itu ditaksir mencapai Rp 1.189 triliun. Termasuk di dalamnya biaya membangun jaringan trasmisi sepanjang 46.597 kms (kilometer sirkuit) dan gardu induk total 109 GVA.

(rrd/dnl)