Bangun 35.000 MW, Pemerintah Jokowi Tak Pilih Pembangkit Murah

Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan dalam 5 tahun ke depan dibangun pembangkit listrik sebesar 35.000 megawatt (MW). Agar tidak terulang lagi seperti program 10.000 MW banyak proyek yang molor, pemerintah tidak pilih pembangkit yang murah.

Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman mengakui, sebelumnya memang banyak proyek listrik terutama yang dibangun Independent Power Producer (IPP) atau swasta yang mangkrak. Tapi dipastikan tidak akan terulang lagi kali ini.

"Dulu tertunda, karena pemilihan hanya berdasarkan pada yang termurah‎," ujar Jarman di kantornya, Jakarta, Selasa (28/7/2015).

Sekarang, pihak swasta harus mengikuti proses due diligence atau uji tuntas untuk kemampuan perusahaan‎ dari sisi keuangan hingga persoalan teknis lainnya.

"Jadi kalau dipilih, dia harus jalan. Sesudah dia dipilih di mana pemulihannya melalui Independent Procurement Agent, baru dia ikut tender gitu lho," terangnya.

"Tender pun harganya sudah ada ceiling price-nya (batas). Jadi sudah lebih cepat dan kejadian IPP tidak bisa dibangun karena dia kekurangan duit atau karena kemampuan teknis itu nggak ada lagi," papar Jarman.

Jarman memastikan, hanya perusahaan yang mampu dapat mengerjakan proyek tersebut. "Kalau tidak mampu mah sudah gugur dari awal. Memang IPP hanya dikerjakan oleh perusahaan yang memang mampu. Nggak boleh lagi perusahaan yang coba-coba," tukasnya.

Seperti diketahui, dari program listrik 35.000 MW, PLN diberikan tugas membangun 5.000 MW, sisanya 30.000 MW ditawarkan kepada pihak swasta.

(mkl/rrd)