Proyek Listrik 35.000 MW Jokowi Jadi Perhatian AS

Jakarta - Proyek pembangunan listrik 35.000 MW oleh pemerintah Joko Widodo (Jokowi) menjadi perhatian Amerika Serikat (AS). Proyek ini banyak diperbincangkan di luar negeri.

Kristin Bauer, Deputi Chief of Mission AS mengatakan, negaranya sangat berkomtimen membantu Indonesia melaksanakan program kelistrikan ini. Banyak perusahaan-perusahaan AS yang kompeten untuk berkontribusi melaksanakan program ini.

"AS sangat berkomitmen untuk Indonesia. Kami juga ada perusahaan-perusahaan AS yang bisa membuat bisnis Indonesia dalam hal kelistrikan ini lebih maju, terutama dalam menciptakan power supply," tutur Kristen membuka seminar yang dilaksanakan di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (30/7/2015).

Seminar ini diselenggarakan atas kerjasama‎ Kedutaaan Besar Amerika untuk Indonesia juga General Electric ini membahas mengenai kontribusi teknologi gas turbin dalam proyek listrik 35.000 MW.

Bauer juga menyebut, General Electric (GE), perusahaan asal AS, memiliki teknologi gas turbin yang bisa diiimplementasikan ‎untuk proyek pembangkit listrik di Indonesia.

"Turbin ini sudah diimplementasikan juga di seluruh dunia. Jadi ini bukan teknologi baru," jelasnya.

Sementara itu, di hadapan sejumlah perusahaan-perusahaan besar dan kedutaan AS, Anggota Unit Pelaksanaan Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional, Agung Wicaksono‎ ‎menjelaskan soal program 35.000 MW. Salah satu yang dibahas adalah, mengenai kendala pembebasan lahan yang kerap terjadi dalam sebuah proyek pembangkit listrik.

"Contohnya pembebasan lahan untuk pembangkit di Batang, Jawa Tengah‎. Namun hal tersebut sudah ‎diatasi dengan UU baru yakni UU No 2. UU tersebut bukan terpaku pada subjek, namun selama itu adalah proyek infrastruktur untuk kepentingan umum, maka mengacu pada UU tersebut. Baik itu proyek yang dikerjakan pemerintah ataupun swasta," papar Agung.

Dia juga mengatakan, pemerintah dalam program 35.000 MW mengundang sebanyak-banyaknya pihak swasta sebagai independent power producer (IPP) untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Karena jatah pembangunan untuk PLN sudah dikurangi dari 10.000 MW menjadi 5.000 MW.

"Selain itu juga sebelum hari raya kemarin‎ ada arahan untuk mengganti sumber energi mixed untuk program ini. Batu bara mendapat porsi lebih besar, lalu renewable energy dan lainnya," jelasnya.

Semua undangan tampak antusias mendengarkan paparan mengenai program ini. Sejumlah perusahaan yang hadir di antaranya seperti PT PLN, PT Adaro, General Electric, Flour Daniel Indonesia, Medco, dan lainnya‎.

(zul/dnl)