RI Impor 67% Kebutuhan Elpiji, Tapi 45,56% Gas Diekspor

Jakarta - Tak dipungkiri penghematan besar terjadi manakala pemerintah menggeber program konversi minyak tanah ke elpiji. Namun, pemerintah jangan terlena, pasalnya saat ini Indonesia sudah sangat tergantung terhadap impor elpiji, bahkan jumlahnya signifikan mencapai 67% dari kebutuhan.

Pertamina tahun ini memproyeksi akan mengimpor elpiji sebanyak 4,4 juta metrik ton (MT).

"Kebutuhan kami tahun ini 6,6 juta MT, impor mencapai 4,4 juta MT, sisanya dipasok dari produksi dalam negeri," kata Direktur Pemasaran Pertamina, Ahmad Bambang kepada detikFinance.

Bambang mengungkapkan, sebagian besar impor elpiji Pertamina dari negara-negara Timur Tengah. Impor ini, harga patokannya menggunakan harga CP Aramco.

"Paling banyak ya impornya dari Timur Tengah seperti Saudi Aramco (Arab Saudi), Qatar, dan lainnya," kata Bambang.

Ketergantungan pada impor elpiji ini memerlukan devisa negara dalam jumlah besar. Kebutuhan dolar Amerika Serikat (AS) untuk impor ini turut menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Indonesia bisa mengurangi ketergantungan impor elpiji, bila memaksimalkan penggunaan gas bumi yang diproduksi dari dalam negeri. Namun sayangnya, tahun lalu saja, 45,56% produksi gas bumi Indonesia diekspor keluar negeri.

Bukannya direm, pemerintah justru malah menambah jumlah ekspor gas bumi itu. Yang terbaru adalah ekspor gas alam cair (LNG) dari Kilang LNG Donggi Senoro. Kilang milik Pertamina, Medco, dan Mitsubishi itu diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari Minggu 2 Agustus 2015. Mayoritas produksi LNG diekspor ke Jepang dan Korea.

Menurut data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), ada dua penyebab gas bumi diekspor. Pertama karena harus memenuhi kontrak jangka panjang, kedua karena masih minimnya infrastruktur gas bumi yang mendistribusi gas ke konsumen.

Dengan segala macam permasalahan di atas, sudah saatnya pemerintah menggenjot investasi infrastruktur gas bumi dalam negeri, buat skema yang mendorong BUMN dan swasta berlomba-lomba berinvestasi. Segala peraturan yang menghambat investasi infrastruktur gas bumi harus diberangus.

Jangan biarkan gas bumi Indonesia habis hanya untuk diekspor, sementara rakyat Indonesia masih menggunakan bahan bakar yang harganya lebih mahal seperti yang disampaikan Jokowi.

(rrd/dnl)