RI Dapat Tambahan Listrik 7.000 MW Tahun Ini

Jakarta -

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mengebut pembangunan pembangkit listrik, di luar mega proyek 35.000 megawatt (MW), sampai akhir tahun ini sebanyak 7.000 MW sudah diresmikan dan beroperasi.

"Pembangkit dari program fast track sebanyak 7.000 MW akhir tahun ini kami upayakan selesai. Satu per satu akan diresmikan. Mulai Minggu depan di Sumatera dan seterusnya akan diresmikan. Kita optimis," kata Menteri ESDM Sudirman Said ditemui di Kantor BKPM, Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (13/8/2015).

Sementara untuk mega proyek 35.000 MW terus dikebut pengerjaanya, termasuk memudahkan para investor dalam pengurusan izin. Tapi Sudirman mengakui, hambatan utama dari pembangunan pembangkit listrik adalah soal pembebasan lahan.

"Memang kendalanya utama soal lahan, dan kendala lainnya masih ada. Volumenya begitu besar, kami harus hati-hati. Bukan menurunkan target, tapi mencari cara bagaimana mencapainya. Angka 35.000 MW adalah kebutuhan mencukupi kebutuhan listrik 5 tahun ke depan. 35.000 MW itu memang kebutuhan untuk melistriki seluruh Indonesia. Kalo bisa kan bahkan lebih," jelasnya.

Terkait perizinan, Kementerian ESDM saat ini sudah memangkas 60% perizinan, di mana sebagian besar kewenangan izin di ESDM dilimpahkan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

"Di PTSP, dari masuk loket sampai mendapat domain hanya 5 hari. Sekarang ngurus izin di PTSP itu kaya beli di apotek. Kelihatan apa yang dilakukan petugas. Tidak ada yang masuk ke black box tanpa kita tahu prosesnya bagaimana," tutup Sudirman.

(rrd/hen)