"Harapan kita ke Mendag baru, segera revisi aturan L/C bagi sektor migas. Aturan tersebut harusnya dikecualikan bagi sektor migas," kata Amien kepada detikFinance, Selasa (18/8/2015).
Seperti diketahui, pada era Mendag Rachmat Gobel dikeluarkan Permendag Nomor 26 Tahun 2015, terkait ketentuan penggunaan L/C untuk ekspor barang tertentu termasuk ekspor migas, yang berlaku mulai 1 April.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi kan masih ditangguhkan, ditangguhkan itu bukan berarti dikecualikan. Jadi sekarang itu, kalau mau ekspor gas terutama gas yang tidak terserap di dalam negeri, Pertamina harus minta izin penangguhan dulu ke SKK Migas, lalu diteruskan ke Menteri ESDM, lalu dari sana ditugaskan Dirjen Migas untuk menelaah, lalu diserahkan ke Menteri ESDM, lalu diserahkan lagi ke Kemendang, penangguhan keluar, kembalikan ke ESDM lalu ke SKK Migas baru ke Pertamina, prosesnya panjang sekali," jelas Amien.
Sementara, banyak gas bumi yang dialokasikan ke dalam negeri tidak terserah, dan terpaksa dijual ke pasar spot dan tidak mungkin disimpan.
"Nah, di pasar spot itu kan harga berubah setiap saat, giliran dapat harga bagus mau dijual, tapi proses penangguhan L/C-nya lama, jadinya orang yang awalnya mau beli, tapi beberapa saat kemudian lihat ada harga yang lebih bagus lagi, jadi nggak jadi beli, sayangkan," tambah Amien.
Apalagi, kontrak-kontrak ekspor gas dalam jangka panjang, ketika diminta pakai L/C mereka tidak mau, sehingga lebih memilih untuk memutuskan kontrak.
"Tentu ini merugikan kita, karena kontrak ekspor gas kita banyak yang harganya bagus-bagus, sementara sekarang harga lagi turun, kesempatan bagi pembeli gas kita untuk tidak mau membeli, karena alasan wajib pakai L/C. Ini kan merugikan kita sendiri, pendapatan sektor migas bisa terganggu," tutup Amien.
(rrd/hen)
