Menteri ESDM: Bangun Listrik 35.000 MW atau Mati Lampu!

Jakarta -

Banyak pihak yang masih menilai target pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun pembangkit 35.000 megawatt (MW) dalam lima tahun ke depan terlalu ambisius. Namun, bila target tersebut tidak terealisasi dampaknya Indonesia akan kekurangan pasokan listrik.

Seperti yang diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said. Ia menyebutkan program pembangunan pembangkit listrik 35.000 mw adalah kebutuhan masyarakat yang harus diperjuangkan. Meski banyak tantangan yang harus dilewati.

Ia menuturkan, perjuangan itu harus setara dengan yang dilakukan para pahlawan sebelum 70 tahun yang lalu. Memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

"Sekarang masih dalam suasana kemerdekaan. Lebih dari 70 tahun lalu, para pahlawan selalu katakan merdeka atau mati. Kalau kita perlu menekankan, 35.000 MW atau mati lampu. Dari pada kegelapan, lebih baik kita membangun 35.000 MW," tegas Sudirman dalam sambutannya di acara Indonesia EBTKE Conex 2015 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2015).

‎Sudirman menyampaikan, program 35.000 mw dicanangkan sejak pemerintahan dimulai akhir tahun lalu. Ini merupakan kebijakan pemerintah yang harus direalisasikan. Sekarang dari total 35.000 MW, sebanyak 19% sudah dimulai konstruksi.

"Dari 35.000 MW 19% sudah konstruksi. PLN sudah menginformasikan 10.000 MW akan dilakukan PPA (Power Purchase Agreement/Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik). Sisanya ekspansi (Proyek yang sudah beroperasi, menambah kapasitas listriknya), tantangannya memang banyak tapi kita harus optimis," terangnya.

Berbagai upaya untuk mengejar target tersebut juga telah dilakukan pemerintah. Seperti memperbaiki tata kelola geothermal (panas bumi), terus memberikan insetif investasi, baik pengurangan bea masuk untuk impor barang modal dan keringan tarif.

"Kemudian mendorong peningkatan mandatory biodisel (bahan bakar nabati). Feed in tarif untuk mengembangkan sektor ini. Penyerdahanaan pemuatan perizinan. Terus mendorong peningkatan TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri)," tutup Sudirman.

(mkl/rrd)