Proyek 35.000 MW Banyak Digarap Asing, Tarif Listrik Jangan Sampai Didikte

Jakarta -

Pemerintah punya program proyek listrik 35.000 megawatt (MW) yang ditargetkan selesai dalam lima tahun ke depan, di mana 30.000 MW ditawarkan ke pihak swasta atau perusahaan asing, sementara PT PLN (Persero) hanya ditugasi membangun 5.000 MW. Makin banyaknya investor asing yang menggarap proyek listrik di Indonesia, jangan sampai berdampak pada penentuan tarif listrik ke masyarakat.

"Idealnya nggak seperti itu. Saya nggak tahu apakah karena kita nggak punya duit atau apa. Dilihat dari situasi perbankan, permintaan kredit modal kerja tidak tumbuh. Artinya, seharusnya itu bisa dibiayai dengan mayoritas pembiayaan domestik," kata Nawir Messi, ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) di Kantor Indef, Pejaten Timur, Jakarta Selatan, Rabu (2/9/2015).

Meski banyak investor asing yang membangun pembangkit di Indonesia, menurut Nawir, nantinya pemerintah tetap harus punya kekuatan untuk mengatur pasar atau penentuan tarif listrik.

"Itu bisa disiasati dari penjualan listriknya nanti. Wholesale listriknya ke PLN diatur bukan investor atau perusahaan asing yang mendikte harga. Tapi pemerintah yang menjadi driving forces dari regulasi yang dibuat," ujarnya.

Perusahaan asing meski membangun segala infrastruktur dengan modal sendiri, tetap jangan sampai mengatur harga listrik. Hal tersebut harus ditegaskan sejak awal perusahaan berencana investasi pembangkit listrik di Indonesia.

"Harus seperti itu, PLN yang akan mengatur transaksinya. Tapi PLN nggak bisa buat regulasi, yang bisa buat regulasinya Kementerian ESDM. Negosiasi awal harus kuat. Ini aspek (tarif) yang kita atur. Kalo nggak mau seperti itu, ya nggak masuk. Bukan karena mereka yang bangun, maka mereka yang mendikte harga listrik," tambahnya.

Ia mencontohkan, Di Sulawesi Selatan porsi PLN hanya 10-15% sisanya dikuasai asing, meski demikian harga listrik tetap berdasarkan regulasi pemerintah.

"Di Sulsel, PLN hanya kuasai 10-15% pembangkit, tetapi karena harganya diatur oleh negara, pasarnya diatur negara, maka investor tidak bisa memaksakan kehendak. Di sisi lain kita juga harus seimbang. Kita ingin listrik murah dan investor tetap masuk. Itu harus tercermin dari regulasi soal pasar energi," tegasnya.

Listrik, menurut Nawir adalah hal sangat penting. Pemerintah pun mencanangkan terkait pengembangan hilirisasi tambang dan hal tersebut bisa terwujud jika elektrifikasi sudah merata di seluruh Indonesia. Sementara kondisi saat ini, lokasi ladang tambang jauh dari pabrik hilirnya.

"Pemerintah sedang gencar dorong hilirisasi tambang. Tapi tambangnya ada di Kalimantan, lalu pabrik hilirnya di Surabaya. Kan lucu, ya memang siapa yang mau bangun industri kalau di tempat itu nggak ada listrik. Listrik sebagian besar ada di pulau Jawa, sementara resources kita ada di luar Pulau Jawa," ungkapnya.

Nawir melihat, listrik merupakan kebutuhan yang prioritas dan mendesak. "Daripada bikin kereta, mending bangun pembangkit listrik. Industri nggak berkembang, tanpa didukung listrik yang memadai," pungkasnya.

(rrd/rrd)