.webp)
Pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang banyak investor untuk menggarap proyek-proyek di dalam negeri. Seperti pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) hingga kereta cepat yang rencananya akan melintas dari Jakarta-Bandung.
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dakhiri memastikan pemerintah tetap akan memproteksi tenaga kerja dalam negeri. Agar bisa menikmati lapangan kerja yang dihasilkan proyek-proyek tersebut.
"Pemerintah masih punya kendali yang sangat baik. Kalau isitilahnya bukan pembatasan tapi pengendalian, itu bukan dari segi jumlah. Tapi bahwa yang masuk itu hanya yang punya keahlian. Yang tidak punya keahlian nggak boleh," ungkap Hanif di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/9/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pertanyaannya gimana kalau yang jadi kuli? Itu pelanggaran, kalau pelanggaran itu kita tindak. Jangan juga satu dua kasus kemudian digeneralisir. Kan jadi tidak benar," jelasnya.
Hanif menyampaikan, dalam beberapa tahun terakhir angka investasi asing alami peningkatan. Namun justru jumlah tenaga kerja asing di Indonesia semakin berkurang. Pada 2012, tenaga kerja asing di Indonesia sebanyak 77.000 orang, 2013 sebesar 72.000 orang dan 2014 sebesar 68.000 orang dan per Agustus 2015 sebesar 54.000 orang.
"Berapa kemudian yang dari Tiongkok, itu 13.000 orang. Nah jadi artinya mana yang namanya serangan itu. Jangan asbun (asal bunyi) lho, jangan takuti rakyat terus. Jumlah tenaga kerja asing malah semakin berkurang. Dalam situasi begini kita harus ciptakan suasana yang kondusif," tegas Hanif.
Seperti diketahui, salah satu proyek infrastruktur yang dibuka lebar bagi perusahaan asing adalah proyek listrik 35.000 MW dalam 5 tahun ke depan. Di mana dari target tersebut 30.000 MW diserahkan kepada investor swasta mapun asing. Hanya 5.000 MW yang ditugaskan kepada PT PLN (Persero). (mkl/rrd)
